OPINI, RAKYATFLORES.COM-Saya baru saja membaca curahan hati (curhat) Bupati Kabupaten Ende Yosef Benediktus Badeoda di platform Facebook yang dibagi oleh seorang teman di grup WA. Reaksi fisik yang pertama kali muncul adalah lelah mata karena paragraf yang terlalu panjang terutama pada paragraf kedua dan kelima.

Paragraf yang panjang membuat pesan yang menarik menjadi tidak menarik apalagi itu ditulis di medsos yang kebanyakan dibaca di HP. Idealnya, satu paragraf berisi tiga-empat paragraf. Tidak lebih.

Selain itu, beberapa kata keterangan tempat (nama tempat) yang harusnya diawali dengan huruf kapital ditulis kecil semua. Contoh di paragraf kedua: “ende”, “nangaboa watumite”, “nioniba maukaro”, “waka”, “ndori”, “reka kakasewa”, “ngaluroga”, “roworeke”, “pulo ende”, dan seterusnya. Ini hal mendasar dalam pelajaran bahasa Indonesia sejak Sekolah Dasar tetapi sepertinya diabaikan oleh bupati.

Saya membaca teks yang amburadul itu sambil merefleksikan bahwa memang benar kita di NTT krisis literasi. Persoalan baca-tulis masih lemah.

Ketua KDMP Tendambepa, Pius Wiku mengatakan bahwa, penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah awal koperasi dalam menjalankan usaha guna memenuhi kebutuhan pangan anggota.

Ia menjelaskan, selain terus melakukan pembenahan administrasi dan legalitas koperasi sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49, perubahan PMK Nomor 81, dan terakhir PMK Nomor 63, pihaknya mulai bergerak menjalankan kegiatan usaha meski masih menghadapi keterbatasan modal.

“Kerja sama dengan Bulog ini sudah kami upayakan sejak Januari. Saat ini kami masih terkendala pada modal awal, sehingga kegiatan ini kami jalankan dengan modal swadaya,” ujarnya saat ditemui di Myau-myau Cafe, Kamis 16 April 2026.

Dalam kerja sama tersebut, KDMP Tendambepa akan mendistribusikan beras kepada anggota koperasi. Pius menegaskan, langkah ini diambil sebagai bentuk upaya membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga anggota koperasi.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh pengurus DPD NasDem Ende, Yani Kota, dalam forum yang turut dihadiri Ketua DPD NasDem Ende Yanus Waro, Sekretaris Armin Wuni Wasa, anggota Fraksi NasDem DPRD Ende Thomas Aquino, serta para kader dan pengurus partai di Sekretariat DPD NasDem Ende, Rabu 15 April 2026 pagi.

Yani Kota menjelaskan, setelah mencermati laporan utama Majalah Tempo edisi 19 April 2026, mulai dari judul, cover, hingga isi pemberitaan, DPD NasDem Ende menilai terdapat framing yang merugikan partai.

Menurutnya, penggunaan judul cover “PT NasDem Indonesia Rakyat Tbk” telah menggiring opini publik bahwa NasDem adalah partai komersial.

Ia menegaskan bahwa narasi tersebut bertentangan dengan ideologi Partai NasDem yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, dan religiusitas.

Selain itu, DPD NasDem Ende juga menilai isi pemberitaan Tempo membentuk opini bahwa partai tersebut bergerak berdasarkan kepentingan pragmatis.

OPINI, RAKYATFLORES.COM-“Tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada, doa kami bersama-sama untukmu…” sepenggal syair dari lagu Rembulan Menangis karya Ebiet G. Ade pas untuk menikmati senja di sempadan Ndao.

Akhirnya, lapak jualan masyarakat di sempadan pantai Ndao, digusur oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende. Ada senyum puas tersungging dari sudut bibir bupati Badeoda sambil membatin “saya menang, para provokator itu kalah!” Ekspresi kepuasan juga terpampang jelas di wajah aparat Pol PP yang mengeksekusi para papalvo atau mama-mama papalele yang berdagang di sempadan pantai Ndao itu.

Kontras dengan selebrasi kemenangan pemda, ada wajah mama-mama papalele yang menahan tangis dan ekspresi anak-anak yang bingung. Mereka sedih bukan karena lapaknya hancur hari ini, tetapi lebih dari itu, mereka harus putar otak untuk move-on dari situasi hari ini, menghidupkan keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya. Itu namanya kecemasan! Dalam terminologi filsafat eksistensialisme, kecemasan itu nyaris tidak bisa dieksplanasi, tetapi dialami sebagai pengalaman/situasi batas yang personal.

OPINI, RAKYATFLORES.COM-Linimasa kita dua hari terakhir ini dipenuhi dengan beredar masif video Bupati Kabupaten Ende, Yosef Benediktus Badeoda, yang menolak berdialog dengan PMKRI. Bupati Badeoda hanya mau berdialog dengan masyarakat yang berjualan di sempadan Pantai Ndao. Sialnya, anak-anak PMKRI dilabeli sebagai “provokator” oleh bupati Badeoda dan karena itu, dia tidak berkenan untuk berdialog dengan mereka meskipun permintaan itu datang dari Kapolres Ende melalui pesan Whatsapp.

Yang menarik bukan ketidakmauan bupati Badeoda, tetapi pesan tersebut disiarkan melalui mikrofon Kantor Daerah yang dibeli oleh uang rakyat melalui pajak. Melalui mikrofon yang dibayar dengan pajak rakyat itu, bupati Badeoda menyatakan tidak mau berdialog dengan aktivis mahasiswa. Ajaib betul, menggunakan fasilitas dari uang rakyat untuk membungkam mulut rakyat yang membiayainya.

Kisah Menara Babel

Jadi begini. Ini bukan tentang mikrofon! Ini tentang kehendak baik setiap pihak untuk memulai berdialog, menyudahi polemik, dan fokus pada pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Untuk bisa berdialog, memang perlu rendah hati. Tentang itu, kita bisa belajar dari kisah Menara Babel di dalam Alkitab.

OPINI, RAKYATFLORES.COM-Polemik penertiban atau penggusuran di kawasan Ndao pada dasarnya bukan sekadar persoalan tata ruang, melainkan persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, diperlukan sebuah pendekatan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga berbasis nilai, empati, dan tata kelola yang baik. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan secara objektif dan sistematis adalah melalui tujuh prinsip manajemen ISO, yang selama ini diakui secara global sebagai dasar pengelolaan organisasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Prinsip pertama, yaitu fokus pada masyarakat, mengingatkan bahwa masyarakat adalah pihak utama yang harus dilayani oleh setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekadar objek penataan, tetapi subjek pembangunan. Mereka memiliki kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan, seperti kemampuan untuk mempertahankan ekonomi keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, serta mendapatkan perlindungan, terutama bagi kelompok yang lemah dan rentan. Oleh karena itu, setiap kebijakan penertiban yang tidak disertai solusi akan berpotensi menghilangkan sumber penghidupan, yang pada akhirnya menyentuh bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga martabat manusia itu sendiri.

OPINI, RAKYATFLORES.COM-Diktum politik dalam judul di atas mesti dipahami dalam konteks politik nilai bukan politik kekuasaan. Tentu saja politik nilai yang dimaksud di sini adalah politik yang mengacu pada visi PMKRI yang menjangkarkan perjuangannya di dalam aras kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan.

Tulisan kecil ini dimaksudkan untuk membaca motif politik nilai yang menjadi lokomotif yang menggerakan spirit perjuangan anak-anak PMKRI Cabang Ende St. Yohanes Bosco dalam berjuang membela hak-hak masyarakat yang sehari-hari berjualan di area sempadan Pantai Ndao, Kabupaten Ende.

Selain mengacu kepada visi etis perjuangan yang termaktub di dalam visi-misi PMKRI, penulis juga mencoba melihat spirit perjuangan tersebut dari kacamata Gereja Katolik terutama dari pesan-pesan apostolik Paus Leo XIV serta KWI dan juga Uskup Agung Ende yang kita kasihi. Dalam terang itu, penulis mencoba meletakkan spirit perjuangan PMKRI Cabang Ende dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak masyarakat di area sempadan Pantai Ndao.

Melacak Akar Persoalan

Demonstrasi yang dilakukan oleh PMKRI Cabang Ende bersama dengan masyarakat di sempadan Pantai Ndao beberapa waktu lalu di Kantor Bupati Ende memicu polemik di masyarakat. Media online dan lini masa media sosial kita dibanjiri oleh perang opini terkait soal ini. Pro-kontra pendapat membanjiri notifikasi di gawai kita. Namun, saya ingin melihat persoalan itu dari kacamata yang lebih paradigmatik agar kita tidak terjebak ke dalam opini-opini yang kasuistik belaka dan membelah publik ke dalam polarisasi yang tidak perlu.

Pemerintah di satu sisi ingin mengelola sempadan Pantai Ndao yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai satu-satunya sumber penghasilan menjadi kawasan pariwisata yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Maka, penggusuran menjadi jalan keluar atas “persoalan” itu. Sementara di sisi lain, masyarakat menolak upaya penggusuran tanpa kejelasan pasca penggusuran. Dalam ketegangan tersebut, PMKRI Cabang Ende, setelah dimintai oleh masyarakat untuk turut mendampingi mereka, mulai melakukan pendampingan dan advokasi. Masuknya PMKRI memberi secercah harapan bagi masyarakat dalam menghadapi awan gelap ketidakpastian nasib mereka.

Bagi PMKRI, gusur bukan solusi! PMKRI meminta pemda mendengarkan keluhan masyarakat di Sempadan Ndao. Tetapi hingga terjadi demo terakhir yang viral di media sosial, tidak ada tanggapan dari orang nomor satu di Kabupaten Ende. Tidak ada tanggapan, tidak ada solusi, tidak ada dialog sama sekali dengan masyarakat sempadan Ndao. PMKRI menilai, di mata pemda, masyarakat kecil itu hanyalah “objek” dari kebijakan yang tidak perlu dilibatkan dalam setiap keputusan yang diambil. Ketika jalan dialog dihindari, maka demonstrasi merupakan jalan terakhir agar “suara kaum tak bersuara” diperhitungkan.

Visi etis gerakan PMKRI

Gerakan PMKRI dalam memperjuangkan hak masyarakat kecil di sempadan Ndao merupakan manifestasi dari visi etis kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan sebagaimana termaktub di dalam visi-misi perhimpunan. Bunyi visi tersebut: “Terwujudnya keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati” yang diwujudkan melalui misi “berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas…” Dengan demikian, gerakan dari rekan-rekan PMKRI Cabang Ende tidak datang dari ruang kosong tetapi diinisiasi melalui spirit kaderisasi yang menubuh di dalam aksi nyata.

Bagi PMKRI, kenyataan yang dialami oleh masyarakat di sempadan Ndao adalah  tidak adil. Alasannya, mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka selama-lamanya. Akses mereka kepada sumber-sumber kehidupan hanya ditentukan dan diputuskan oleh negara, dalam hal ini pemda, secara sepihak belaka. Jika sebuah keputusan diputuskan secara tidak adil tanpa melibatkan subyek-subyek tersebut, maka dapat dipastikan potensi pelanggaran hak asasi manusia pasti terjadi.

Mayoritas masyarakat yang mendiami sempadan Ndao adalah saudara-i yang beragama Islam. Kehadiran para aktivis Katolik PMKRI membawa pesan solidaritas yang melampaui batas dan sekat primordialitas. Persaudaraan sejati dan kemanusiaan menjadi satu-satunya bahasa yang dipakai dalam gerakan rekan-rekan PMKRI Cabang Ende dalam advokasi tersebut. Mereka hadir murni karena digerakkan oleh politik nilai yang menjadi visi etis perhimpunan serentak oleh universalitas sebagai salah satu identitas kader PMKRI. Apapun perbedaan suku dan agamamu, kau adalah saudaraku dalam kemanusiaan.

Selain itu juga, sikap PMKRI tersebut sejalan dengan seruan para Uskup Seindonesia dalam Surat Gembala Prapaskah Tahun 1997 berjudul “Keprihatinan dan Harapan”. Setiap umat Katolik diajak untuk terus membangun persaudaraan sejati dengan semua orang tanpa membedakan SARA demi tercapainya keadilan dan perdamaian. “Umat diajak untuk membangun persaudaraan yang sejati dengan setiap orang tanpa membedakan suku, agama, atau daerah asal. Hal ini bisa dicapai dengan dialog yang terbuka sehingga dapat saling memahami dan bekerja sama untuk tercapainya keadilan dan perdamaian.”

Kepekaan Mendengarkan Jeritan Kaum Tertindas

Gerakan PMKRI Cabang Ende dalam membela masyarakat sempadan Ndao calon korban penggusuran itu adalah tanda kepekaan terhadap jeritan kaum tertindas. Dalam Anjuran Apostolik Paus Leo XIV kepada seluruh umat Kristiani tentang kasih kepada orang miskin yang berjudul “Dilexi Te” dengan jelas mengatakan bahwa kemiskinan dan penderitaan kaum miskin adalah pantulan  dari penderitaan Kristus sendiri.

“Kondisi kaum miskin adalah seruan yang, sepanjang sejarah manusia, senantiasa manantang kehidupan, masyarakat, sistem politik dan ekonomi kita, dan, oleh karena itu, penderitaan Kristus sendiri” (Dilexi Te, 9). Dengan begitu, kewajiban untuk berada bersama dengan mereka yang tertindas dan turut memperjuangkan hak-hak mereka adalah sebuah urgensi yang tidak bisa ditolak kehadirannya.

Hal ini sudah menjadi komitmen dari gerakan konkret di seluruh dunia namun masih belum berhasil karena “masyarakat kita seringkali lebih menyukai kriteria orientasi kehidupan dan politik yang ditandai oleh berbagai ketimpangan. Akibatnya, bentuk-bentuk kemiskinan lama yang telah kita sadari dan coba perangi kini dibarengi dengan bentuk-bentuk baru, yang terkadang lebih halus dan berbahaya” (Dilexi Te, 10).

Sebagian besar dari kita barangkali melihat orang miskin sebagai “gangguan” yang harus disingkirkan dan digantikan dengan sebuah model bisnis yang berorientasi profit dan estetis. Pandangan ini tentu amat berbahaya karena justru mempertebal ketimpangan dan mengancam kehidupan itu sendiri.

Beberapa waktu lalu dalam Surat Gembala Para Uskup Provinsi Gerejawi Ende dalam Surat Prapaskah 2024 mengingatkan kembali bahwa “Allah mendengarkan jeritan orang tertindas” dan mendorong kita untuk tidak membisu: “Gereja tidak boleh diam. Kita harus menjadi suara yang tak bersuara” sebab kata Yesus: “Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan,” (Yoh. 10: 10).

Gerakan dan pembelaan PMKRI terhadap kaum tertindas dalam hal ini masyarakat di sempadan Pantai Ndao adalah sebuah gerakan moral yang berakar pada visi Yesus Kristus sebagai teladan gerakan di dalam dunia ini. Gerakan tersebut tidak bisa dibaca sebagai sebuah gerakan politik kekuasaan, melainkan sebuah gerakan yang didorong oleh politik nilai yang bertujuan untuk menghadirkan kebaikan bersama (bonum commune) bagi semua tanpa kecuali!

Lembaga pendidikan wajib  memberikan ruang kepada anak untuk mendapatkan hak pendidikan meski dalam dampak ekonomi. Mengurangi biaya pendidikan atau sekolah gratis adalah bagian dari cara agar anak tetap mendapatkan haknya.

Terobosan berani memberikan jaminan agar hak pendidikan anak tetap dipenuhi saat ini  tidak berani dilakukan oleh semua sekolah. Sebagian besar sekolah baik pemerintah maupun swasta masih menekankan biaya pendidikan meski orangtua  siswa dalam tekanan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada anak hingga anak harus meninggalkan sekolah karena terkendala uang.

Melihat situasi seperti ini salah satu lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Ende, Provinsi NTT yang bernama SMK Kunci Ilmu mengambil langkah berani menjamin pendidikan anak meski dalam tekanan ekonomi atau efisiensi.

Kunci Ilmu hadir sebagai oase dengan menyediakan program pendidikan gratis dan berkualitas kepada siswa bukan satu semester atau satu tahun tetapi kebijakan ini berlaku hingga siswa tamat atau lulus dari sekolah ini.
Program ini menjadi angin segar, khususnya bagi keluarga kurang mampu dalam himpitan ekonomi yang sedang melanda semua sektor kehidupan.

Meski memberikan pendidikan gratis, Kunci Ilmu tetap mengedepankan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi.

“Pendidikan adalah hak dasar. Di era di mana efisiensi anggaran menjadi keharusan, Kunci Ilmu berfokus pada efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan kurikulum yang terintegrasi, sehingga pendidikan gratis tetap memiliki standar mutu yang tinggi,” kata Ketua Pembina Yayasan Kunci Ilmu, Laili Qudriana kepada wartawan, Jumat (10/42026).

Laili mengatakan langkah Kunci Ilmu  sejalan dengan dorongan pemerintah pusat yang menekankan bahwasanya pendidikan gratis adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem.

Kehadiran Kunci Ilmu membuktikan bahwa kepedulian terhadap pendidikan masih sangat tinggi, meskipun dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi tinggi.

Langkah berani mendukung pendidikan anak bukan baru direncanakan  atau sekadar wacana tetapi telah dilakukan oleh Kunci Ilmu pada dua tahun terakhir, memberikan pendidikan gratis kepada anak hingga tamat.

“Ini bukan soal membebaskan biaya, tetapi soal berinvestasi pada masa depan anak dan itu menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Laili Qudriana, menegaskan bahwa  pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan membebaskan bagi setiap anak, bukan menjadi sumber tekanan yang mematahkan harapan.

Ia menilai, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, baik anak-anak yang harus turun ke jalan hingga tragedi bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah, adalah alarm keras bagi semua pihak.

Menurut Laili, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak di Nusa Tenggara Timur yang hidup dalam ketidakpastian, terutama terkait akses pendidikan yang layak.

“Tidak boleh ada anak yang berhenti sekolah hanya karena orang tuanya miskin. Itu kegagalan bersama yang harus kita jawab dengan tindakan nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Yayasan Kunci Ilmu hadir bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai gerakan sosial yang berpihak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Melalui SMK Kunci Ilmu di Ende, pihaknya secara konsisten menggratiskan seluruh biaya pendidikan hingga lulus sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan pendidikan.

Kebijakan makan siang gratis setiap hari juga diterapkan di sekolah untuk memastikan siswa dapat belajar dengan kondisi fisik yang layak dan tanpa rasa lapar.

Laili menyebut, langkah tersebut lahir dari pengalaman langsung melihat anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi yang sangat sederhana, seperti tidak mampu membeli buku atau membayar iuran.

Laili menegaskan bahwa Yayasan Kunci Ilmu akan terus mempertahankan kebijakan pendidikan gratis hingga lulus di SMK Kunci Ilmu Ende tanpa pengecualian.

Menurutnya, langkah tersebut akan terus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia berharap model pendidikan seperti yang diterapkan Yayasan Kunci Ilmu dapat menjadi inspirasi dan mendorong kebijakan yang lebih luas demi masa depan anak-anak NTT yang lebih baik.

Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marselinus Sina, S.Pd saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026), mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian para siswa. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan orangtua.

“Pertama, kita patut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berjuang bersama mengantar anak-anak ini lulus SNBP 2026, baik melalui proses akademik maupun non-akademik,” ujarnya.

Marselinus menjelaskan, jumlah kelulusan SNBP tahun ini mengalami peningkatan jika dibanding drnhan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 32 siswa.

“Yang istimewa, tahun ini ada satu siswi yang lolos di Universitas Indonesia pada program studi Geofisika. Dalam beberapa tahun terakhir, baru kali ini ada siswa dari sekolah ini yang diterima di UI,” ungkapnya.

Bertempat di Dusun Kenaguka, sekitar 65 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, dan asam urat, serta layanan pengobatan umum gratis. Program ini dilaksanakan oleh Dokter Site PT SGI bersama tenaga medis Puskesmas Pembantu (Pustu) Sokoria.

Corporate Communications Manager PT SGI, Agung Iswara, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Paskah adalah momentum untuk berbagi dan peduli. Kami ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga lebih sadar pentingnya deteksi dini kondisi kesehatannya,” ujarnya.

Kehadiran program ini memberikan manfaat nyata bagi warga, terutama dalam memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Pemerintah desa pun mengapresiasi inisiatif PT SGI yang dinilai konsisten mendukung kesejahteraan masyarakat.