Keluhan tersebut kembali disampaikan warga menyusul hujan deras yang mengguyur wilayah itu, Jumat 30 Oktober 2026 malam. Kondisi aliran air yang tidak tertata menyebabkan debit air meningkat dan mengalir dengan tekanan cukup kuat hingga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas milik warga, termasuk pagar rumah yang roboh.

Salah sorang warga yang tak ingin namanya disebutkan menjelaskan, persoalan banjir tersebut bukan baru terjadi. Bahkan kejadian serupa sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga kini, belum mendapat penanganan yang konkret dari pemerintah.

Menurutnya, laporan terkait persoalan tersebut telah disampaikan kepada Ketua RT 03/RW 010 dan Lurah Rukun Lima. Namun, hingga saat ini belum ada solusi nyata yang dirasakan masyarakat.

Bahkan dirinya juga telah mendatangi dan menyampaikan laporan secara langsung kepada camat setempat akan tetapi persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian.

Pelantikan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PERKEMI NTT ke-48. Dalam kesempatan yang sama, Pasukan 100 PERKEMI NTT juga akan dilantik.

Di sela-sela persiapan pelantikan, Julie mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pembinaan atlet Shorinji Kempo dalam menghadapi World Taikai atau Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, pada 2027 serta PON XXII 2028.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendatangkan pelatih asal Jepang untuk bekerja bersama tim pelatih Indonesia dan NTT. Kehadiran pelatih tersebut diharapkan dapat membantu mempersiapkan atlet sekaligus memperkenalkan perkembangan teknik terbaru Shorinji Kempo.

Julie mengatakan, persiapan menuju Nagoya 2027 dan PON XXII 2028 membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawalan yang baik agar target prestasi dapat tercapai secara maksimal.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi I DPRD Ende bersama Dukcapil pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Melalui kerja sama ini, kegiatan reses tidak hanya menjadi momentum menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada warga.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Ende, Anselmus Kaise, mengatakan bahwa terdapat sejumlah poin strategis yang disepakati bersama untuk menjadi rekomendasi terkait program dan kegiatan Dinas Dukcapil dalam perencanaan tahun anggaran 2027 mendatang.

Menurut Anselmus, Komisi I DPRD Ende mendukung penuh upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Salah satu langkah konkret yang disepakati adalah menyiapkan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi I DPRD Ende dan Dinas Dukcapil.

Capaian tersebut mendapat perhatian positif karena realisasi anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Ende masih berada di bawah angka tersebut. Bahkan, beberapa OPD dilaporkan baru mencapai 50-an persen atau lebih rendah.

Apresiasi itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Ende, Ferdinandus Watu, S.Fil, dalam rapat kerja bersama Sat Pol PP Ende di Ruang Gabungan Komisi DPRD Ende, Jumat 30 Oktober 2026.

Ferdinandus mengatakan, tingginya serapan anggaran Sat Pol PP menunjukkan adanya semangat positif dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi OPD lain untuk mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Malawaru, Paskalis Nai, menjelaskan bahwa jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebanyak lima orang, sedangkan calon yang mendaftar sebanyak 11 orang. Keterlibatan empat calon perempuan dalam pemilihan ini menjadi bagian dari kemajuan dalam membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan desa.

“Pelaksanaan pemilihan BPD Desa Malawaru berjalan dengan baik. Jumlah kursi yang dibutuhkan sebanyak lima orang, sedangkan calon yang mendaftar ada 11 orang. Dari 11 calon tersebut, ada empat perempuan yang ikut dalam pemilihan,” ungkap Paskalis.

Adapun 11 calon yang mengikuti pemilihan BPD Desa Malawaru yakni Wilfridus Wolo, Yuliana Yumu, Kansius Rega Laki, Stefanus Rua, Lorensius Mba, Marianus Rae Tandi, Aqrame Mea, Susana Renga, Servas Ara, Kilianus A. Taso, dan Bernadeta Beni.

Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD Ende bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ende, Kamis, 29 Oktober 2026 sore.

Rencana anggaran itu diperuntukkan bagi pelaksanaan pilkades 159 desa yang tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Ende.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Ende, Anselmus Kaise mengatakan rencana anggaran hampir Rp. 4 miliar tersebut membutuhkan pertimbangan matang antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, pelaksanaan pilkades harus berjalan aman dan profesional, tetapi penggunaan anggarannya juga perlu memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

“Makanya perlu dihitung secara baik, profesional supaya lebih rasional. Jangan sampai kita dibully hanya untuk urus sebuah proses demokrasi, kita habiskan uang anggaran hampir Rp. 4 miliar. Ini sangat fantastis,” ungkap Anselmus.

Tokoh Pemuda Desa Satar Kampas, Kabul Budiyono, mengkritik pelaksanaan pembangunan Huntara yang diduga tidak sesuai dengan standar Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ia menilai, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait transparansi anggaran, ketersediaan material, tenaga kerja, serta penentuan penerima manfaat.

Menurut Kabul, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah dugaan perbedaan biaya sewa tukang antara vendor pertama dan vendor kedua. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, terdapat selisih biaya sekitar Rp. 1 juta. Ia menduga pemangkasan anggaran terjadi pada pelaksanaan pembangunan oleh salah satu vendor. Namun, dugaan tersebut perlu diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihak terkait.

Bantuan itu menyasar peserta didik di 19 sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tenaga Ahli Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustinus Yun Budiarta menjelaskan bahwa PIP merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak.

Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak, menumbuhkan budaya membaca sejak dini, serta mendukung pemulihan psikososial anak-anak pascagempa yang melanda Pulau Flores pada Agustus 2026.

Program yang dilaksanakan empat kali setiap bulan ini menjangkau tujuh dusun, yaitu Leledala, Nuanoka, Kopoone, Detuboti, Wololele, Kenaguka, dan Nuaria, di wilayah Desa Sokoria dan Sokoria Selatan.

Melalui perpustakaan keliling dan berbagai aktivitas edukatif yang menyenangkan, anak-anak memperoleh kesempatan untuk mengakses bahan bacaan serta mengikuti kegiatan belajar yang interaktif di lingkungan mereka.

Berbagai aktivitas, seperti membaca bersama, permainan edukatif, dan kegiatan kreatif, dirancang untuk meningkatkan minat baca, mengembangkan imajinasi, serta mendukung perkembangan kreativitas dan keterampilan motorik anak. Kehadiran perpustakaan keliling diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar sekaligus menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap buku sejak usia dini.

Apresiasi tersebut disampaikan Ambros saat menghadiri acara penutupan Bulan Bahasa di SMA Negeri 1 Ende, Rabu (28/10/2026).

Menurut politisi senior Partai Golkar itu, kegiatan Bulan Bahasa memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan literasi, penguasaan bahasa, serta kreativitas siswa.

Ia menegaskan, kemampuan berbahasa merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan. Penguasaan Bahasa Indonesia yang baik akan membantu siswa memahami materi pembelajaran sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis.

“Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Jika siswa mampu memahami bahasa dengan baik, mereka akan lebih mudah memahami materi pelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikir,” ujar Ambros.