Bergabungnya mantan orang nomor satu di Kabupaten Ende itu sekaligus menandai penunjukannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Ende.

Berdasarkan pantauan, mehadiran Don Wangge di Sekretariat DPD NasDem Ende, Jalan Kelimutu, Kota Ende, disambut hangat oleh Ketua DPD NasDem Ende Yanus Waro, Sekretaris DPD Armin Wuni Wasa, serta jajaran pengurus partai.

Sebagai simbol resmi bergabung, Yanus Waro secara langsung memakaikan jas Partai NasDem kepada Don Wangge. Dengan senyum khasnya, Don Wangge mengenakan jas kebesaran partai tersebut.

Dalam sambutannya, Don Wangge menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

“Saya masuk kembali ke rumah. Rumah yang saya rintis. Barangkali ini saatnya saya masuk kembali ke rumah yang saya bangun. Terima kasih,” ujarnya.

Peserta yang hadir meliputi ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang pemenangan pemilu, wakil ketua bidang organisasi, serta anggota fraksi dari masing-masing daerah.

Ketua Panitia Rakorwil, Yani Kota, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPW Nasdem NTT memilih Ende sebagai tuan rumah. Ia memastikan seluruh persiapan telah berjalan baik termasuk lokasi kegiatan.

“Persiapan sudah 90 persen, para peserta sudah datang. Kami yakin kegiatan ini sukses,” ujarnya.

Koordinator kegiatan, Oktavianus Moa Mesi, menjelaskan bahwa rakorwil tahun ini mengusung dua agenda strategis yakni konsolidasi gagasan terkait ideologi dan platform partai, dan konsolidasi struktural untuk memastikan kesesuaian progres struktural mulai dari DPD, DPC, DPRt hingga badan dan organisasi sayap partai.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare, dalam keterangan tertulis yang diterima RakyatFlores.com menegaskan bahwa pihaknya telah mencermati pernyataan tersebut dan merasa perlu memberikan tanggapan terbuka berdasarkan fakta dan regulasi resmi.

Megi menjelaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) dimulai pada 19 September 2025. Proses berlangsung lama karena adanya perdebatan mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap tidak realistis serta pembahasan Silpa tahun 2024.

Karena pembahasan melewati batas waktu normal enam minggu, pimpinan DPRD menyurati Bupati pada 20 November 2025 untuk meminta penerbitan SK KU-PPAS sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Namun, dokumen RAPBD 2026 baru diserahkan Pemda Ende kepada DPRD pada 26 November 2025. DPRD kemudian menggelar Banmus pada 27-28 November 2025 dan menjadwalkan Paripurna Penjelasan RAPBD pada 1 Desember 2025, mengingat tanggal 29-30 November adalah hari libur.

“Jadi sangat tidak mungkin RAPBD 2026 dibahas dalam dua hari, apalagi pada hari non-kerja,” tegas Megi.

Menurutnya, pembahasan APBD memiliki tahapan formal yang wajib dilalui, mulai dari paripurna penjelasan Bupati, rapat fraksi menyusun pandangan umum, paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, paripurna jawaban pemerintah, pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD, hingga finalisasi persetujuan bersama.

“Semua ini tidak dapat dipaksa dalam dua hari, dan memaksakannya berarti membuka ruang temuan hukum dan administratif,” ujarnya.

Megi mengungkapkan, pada 1 Desember 2025 Plt Sekda menyampaikan bahwa Bupati hanya akan hadir jika persetujuan bersama ditandatangani dengan tanggal mundur, yakni 30 November 2025.

Fraksi Golkar menilai syarat tersebut melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap dokumen negara mencantumkan tanggal sesuai fakta peristiwa.

Lebih jauh, dalam tiga kali undangan paripurna penjelasan, Bupati tetap tidak hadir. Padahal, menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penjelasan kepala daerah adalah syarat formil pembukaan pembahasan RAPBD.

“Tanpa penjelasan itu, pembahasan tidak bisa dimulai,” kata Megi.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa Perkada hanya dapat digunakan apabila pembahasan bersama DPRD telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan hingga 31 Desember.

“Di Ende, pembahasan bahkan belum dimulai karena kepala daerah tidak hadir dalam paripurna penjelasan,” tegasnya.

Karena itu, rencana menggunakan Perkada tanpa penjelasan Bupati, tanpa pembahasan dengan DPRD, dan disertai permintaan rekayasa tanggal dianggap sebagai tindakan melanggar prosedur dan berpotensi cacat hukum.

“Menetapkan APBD melalui Perkada tanpa pembahasan berarti mengabaikan fungsi pengawasan legislatif dan merusak sistem check and balance,” ujarnya.

Golkar mengingatkan, APBD yang ditetapkan dengan cara demikian berpotensi dibatalkan dalam evaluasi dan merugikan masyarakat.

Fraksi Golkar DPRD Ende menyerukan agar semua fraksi menjaga kehormatan lembaga legislatif. Mereka menegaskan DPRD sudah bekerja cepat, tertib, dan taat aturan, sementara hambatan justru muncul akibat keterlambatan pemerintah daerah.

Megi menegaskan, keterlambatan penyusunan APBD 2026 bukan berasal dari DPRD, melainkan dari terlambatnya pengajuan Ranperda APBD, keterlambatan KU-PPAS, ketidakhadiran Bupati, serta permintaan penandatanganan persetujuan mundur.

“Fraksi Golkar tidak dapat menerima upaya melewati DPRD melalui Perkada. Jika pemerintah daerah tetap memaksakan langkah tersebut, DPRD bersama Fraksi Golkar siap menempuh langkah konstitusional demi menjaga kedaulatan legislatif dan kepentingan rakyat Kabupaten Ende,” tegasnya.

Megi Sigasare menegaskan bahwa Fraksi Golkar tidak dapat menerima permintaan pihak eksekutif yang mengusulkan agar nota persetujuan APBD ditandatangani dengan tanggal mundur, yakni 30 November 2025. Menurutnya, permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan beberapa regulasi, antara lain UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Setiap dokumen negara wajib mencantumkan tanggal sesuai fakta hukum yang terjadi. APBD adalah dokumen publik yang tidak boleh direkayasa,” tegasnya.

Sri Rahayu menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan keluarga Ketua DPC dalam jajaran pengurus tingkat cabang.

“Ini semua nanti kita evaluasi satu-satu,” tegas Sri Rahayu kepada RakyatFlores.com usai memimpin kegiatan Konferensi Cabang DPC PDI Perjuangan se-Flores Lembata di Aula Graha Ristela, Kota Ende, Sabtu 29 November 2025.

Menurutnya, keberadaan kerabat Ketua DPC dalam struktur partai harus dibuktikan dengan kinerja dan kontribusi terhadap perkembangan partai. Jika tidak memberi dampak positif, maka evaluasi total akan dilakukan.

“Kalau tidak memberikan dampak dalam arti membesarkan partai, maka kita akan melakukan evaluasi semua struktur. Jadi bukan hanya beliau saja, tapi semuanya,” tegasnya.

Kepercayaan tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 57-Kpts/DPP-Nasdem/IV/2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem Hermawi F Taslim pada tanggal 21 April 2025 yang lalu.

Kepada rakyatflores.com, pria yang biasa disapa Yanus Waro ini mengaku bersyukur atas kepercayaan tersebut. Sebab, dirinya tak menyangka DPP Nasdem memberikan amanah itu kepadanya.

“Sebagai kader partai, saya siap menjalankan amanat partai. Saya dan teman-teman pengurus lainnya siap membesarkan partai ini,” ungkap Yanus saat ditemui di kediamannya, Senin 5 Mei 2025 pagi.

Yanus mengungkapkan, agenda pertama yang akan dilakukan pasca dipercayakan oleh DPP NasDem yakni mempersiapkan diri mengikut kegiatan rapat kerja wilayah (rakerwil) yang akan dilaksanakan di Kota Premium Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

“Setelah pulang dari Labuan Bajo, baru kita turun ke desa untuk bentuk DPRT (Dewan Pimpinan Ranting, red),” terangnya.

Selain itu, tambah Yanus Waro, pengurus DPD NasDem Ende yang baru  juga akan melakukan kerja-kerja politik untuk menghadapi pemilihan legislatif (pileg) tahun 2029 mendatang. Dengan kerja-kerja politik yang baik, maka ia berkeyakinan Partai NasDem dapat merebut hati masyarakat.

“Karena partai ini sudah tunjukan eksistensinya dimasa kepengurusan sebelumnya, Pak Erik. Itu bisa jadi barometer bagi kami yang baru untuk terus mempertahankan. Karena pada pileg 2024 kami jadi pemenang ketiga. Dan target kami kedepan minimal bisa pertahankan posisi seperti ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Yanus Waro menyampaikan terima kasih kepada Viktor Bungtilu Laiskodat, Bunda Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua DPW NTT Edy Endi dan para pengurusnya yang telah mempercayakan dirinya memimpin NasDem Ende.

Tak lupa ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD NasDem Ende yang lama dibawah kepemimpinan Erik Rede yang telah membesarkan partai tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Sebagai informasi, kader partai NasDem lainnya Arminus Wuni Wasa dipercayakan menjadi Sekretaris DPD NasDem Ende. Sedangkan bendahara dijabat oleh Maria Margareta Rihi.

Kegiatan strategis ini berlangsung di Hotel Wailiti, Kota Maumere, Senin 21 April 2025 dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting partai dan kader militan. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Sikka, Drs. Sabinus Nabu, bersama empat Anggota DPRD dari Partai PERINDO: Herlindis Donatha Da Rato, S.SiT, Marthen Luther Adji, SE, Lukas Lero, dan Yuslin Nursivin Dua Botha, S.IP. Turut hadir Sekretaris DPD Octavianus Jori, ST serta 51 anggota partai dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sikka.

Dalam rapat konsolidasi ini, dibahas secara mendalam langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi verifikasi politik dan pembentukan kepengurusan partai di semua tingkatan seperti DPD, DPC, dan DPRt.

Kegiatan yang di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Ende Iptu I Gusti Made Andre Putra Sidarta didampingi para anggotanya tersebut dilaksanakan, Senin 10 Maret 2025 sore di Jalan Katedral Kota Ende.

Aksi berbagi takjil ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa agar dapat menikmati hidangan berbuka dengan lebih mudah.

Dalam kesempatan ini, Kasat Reskrim Polres Ende Iptu I Gusti Made Andre Putra Sidarta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polres Ende terhadap warga sekitar, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan ini. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat dan semakin mendekatkan kami dengan warga,” ujarnya.

Masyarakat yang menerima takjil tampak antusias dan berterima kasih atas aksi sosial yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Ende.

Berdasarkan pantauan, Djafar Achmad datang bersama timnya. Ia diterima secara langsung oleh Yoseph Badeoda dan dr. Domi Mere. Mereka masuk ke dalam rumah Yoseph Badeoda. Tak lama berselang, mereka keluar dan memberikan keterangan kepada wartawan.

Kepada wartawan, Djafar Achmad mengatakan, kedatangannya ke rumah Yoseph Badeoda untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan ucapan selamat kepada pasangan Yoseph Badeoda dan Domi Mere (Paket Deo-Do) yang telah memenangkan pilkada Ende.

“Meskipun KPUD Ende belum mengumumkan secara resmi, tapi berdasarkan perhitungan sementara, Paket Deo-Do unggul. Sebagai abang ade, saya harus memberikan selamat kepada Pak Yoseph Badeoda dan Pak Domi Mere,” ungkapnya.

Selain bersilaturahmi dan juga memberikan selamat, kedatangan Djafar Achmad ke kediaman Yoseph Badeoda untuk menitipkan Ende agar dapat diurus oleh bupati dan wakil bupati Ende terpilih itu.

“Beliau bedua ini jago di bidang masing-masing. Untuk itu, saya titipkan Ende ini kepada beliau berdua. Saya ingin Ende ini lebih dikenal lagi baik di tingkat nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Mengapa Klaim Sepihak Terjadi?

Klaim kemenangan oleh pasangan calon biasanya didasarkan pada hasil hitung cepat (quick count) atau hasil sementara di tingkat saksi. Namun, hasil ini bersifat tidak mengikat dan bukan acuan resmi. Ada kemungkinan data yang digunakan belum mencakup seluruh TPS atau terdapat kesalahan input data.

Klaim semacam ini sering digunakan sebagai strategi untuk:

1. Membangun opini public, bahwa mereka adalah pemenang sehingga mendapat dukungan lebih luas.

2. Memengaruhi psikologi politik masyarakat agar calon lain kehilangan kepercayaan diri.

Namun, strategi ini berisiko memecah belah masyarakat jika tidak disikapi dengan bijaksana.