Sebagai kader senior Partai Golkar, Domi menyatakan dirinya siap apabila dipercaya untuk memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Ya, saya harus siap, harusnya menjawab siap,” ujar Domi kepada wartawan saat ditemui di rumah jabatan Wakil Bupati Ende, Sabtu (30/5/2026).

Domi menjelaskan, keputusannya untuk maju bukan tanpa dasar. Ia telah menjadi bagian dari Partai Golkar sejak tahun 1991, saat bergabung di DPD II Partai Golkar Kota Madya Kupang.

Namun, karena aturan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi anggota partai politik, ia sempat tidak aktif. Setelah itu, Domi kembali bergabung dengan Partai Golkar pada tahun 2023.

“Pada masa kepemimpinan DPD I Bapak Melkiades Laka Lena, saya dipercaya sebagai wakil ketua di DPD II Partai Golkar bidang kesehatan dan lingkungan hidup,” jelasnya.

Ia menegaskan, jika masyarakat dan kader Golkar mengusulkannya untuk maju dalam pemilihan Ketua DPD II Golkar Ende, maka ia siap menjawab dengan tegas.

Kader senior Partai Golkar tersebut resmi masuk dalam bursa calon ketua setelah diumumkan oleh Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar Ende, Kanisius Ray dalam konferensi pers yang dilaksanakan, Jumat 29 Mei 2026.

Selain Megi Sigasare, satu nama lain yang juga disebut sebagai bakal calon yakni Johanes Pela, SH. Sementara itu, nama Dokter Domi Mere yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Ende turut disebut-sebut sebagai calon ketua DPD II Golkar Ende.

Kepada RakyatFlores.com, Megi Sigasare menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan dari sejumlah kader Partai Golkar yang mendorong dirinya maju sebagai calon ketua.

Anggota DPRD Ende dua periode itu menegaskan kesiapan dirinya apabila nantinya dipercayakan memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari teman-teman kader Golkar. Bagi saya, yang paling utama adalah bagaimana Golkar Ende tetap solid dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Megi yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ende.

Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-039/GOLKAR/ENDE/V/2026 yang ditandatangani Ketua DPD II Golkar Ende, Herman Yosef Wadhi, ST bersama Maria Margaretha Sigasare, SE pada 20 Mei 2026.

Ketua Panitia Musda, Kanisius Ray, mengatakan bahwa secara organisatoris dirinya telah ditunjuk oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende untuk mempersiapkan seluruh tahapan Musda.

“Sebagai panitia, kami siap menjalankan tugas dan memastikan seluruh proses Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terdapat tiga agenda utama dalam pelaksanaan Musda mendatang. Pertama, pembahasan program kerja Partai Golkar ke depan. Kedua, penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus DPD II selama lima tahun terakhir. Ketiga, pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar periode 2026-2031.

Dalam sambutannya, Andreas Hugo Parera yang juga politisi senior PDI Perjuangan menegaskan bahwa mengurus partai sejatinya sama dengan mengurus negara. Prinsip tersebut, menurutnya, telah menjadi nilai dasar partai dan tertuang dalam anggaran dasar serta anggaran rumah tangga.

Ia menjelaskan, baik mengurus partai maupun negara memiliki tujuan yang sama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, setiap kader dituntut memiliki komitmen penuh dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kader yang telah menduduki jabatan publik tidak boleh meninggalkan partai. Sebaliknya, mereka justru harus semakin aktif mengurus partai sebagaimana mereka mengelola urusan pemerintahan.

Bergabungnya mantan orang nomor satu di Kabupaten Ende itu sekaligus menandai penunjukannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Ende.

Berdasarkan pantauan, mehadiran Don Wangge di Sekretariat DPD NasDem Ende, Jalan Kelimutu, Kota Ende, disambut hangat oleh Ketua DPD NasDem Ende Yanus Waro, Sekretaris DPD Armin Wuni Wasa, serta jajaran pengurus partai.

Sebagai simbol resmi bergabung, Yanus Waro secara langsung memakaikan jas Partai NasDem kepada Don Wangge. Dengan senyum khasnya, Don Wangge mengenakan jas kebesaran partai tersebut.

Dalam sambutannya, Don Wangge menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

“Saya masuk kembali ke rumah. Rumah yang saya rintis. Barangkali ini saatnya saya masuk kembali ke rumah yang saya bangun. Terima kasih,” ujarnya.

Peserta yang hadir meliputi ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang pemenangan pemilu, wakil ketua bidang organisasi, serta anggota fraksi dari masing-masing daerah.

Ketua Panitia Rakorwil, Yani Kota, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPW Nasdem NTT memilih Ende sebagai tuan rumah. Ia memastikan seluruh persiapan telah berjalan baik termasuk lokasi kegiatan.

“Persiapan sudah 90 persen, para peserta sudah datang. Kami yakin kegiatan ini sukses,” ujarnya.

Koordinator kegiatan, Oktavianus Moa Mesi, menjelaskan bahwa rakorwil tahun ini mengusung dua agenda strategis yakni konsolidasi gagasan terkait ideologi dan platform partai, dan konsolidasi struktural untuk memastikan kesesuaian progres struktural mulai dari DPD, DPC, DPRt hingga badan dan organisasi sayap partai.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare, dalam keterangan tertulis yang diterima RakyatFlores.com menegaskan bahwa pihaknya telah mencermati pernyataan tersebut dan merasa perlu memberikan tanggapan terbuka berdasarkan fakta dan regulasi resmi.

Megi menjelaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) dimulai pada 19 September 2025. Proses berlangsung lama karena adanya perdebatan mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap tidak realistis serta pembahasan Silpa tahun 2024.

Karena pembahasan melewati batas waktu normal enam minggu, pimpinan DPRD menyurati Bupati pada 20 November 2025 untuk meminta penerbitan SK KU-PPAS sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Namun, dokumen RAPBD 2026 baru diserahkan Pemda Ende kepada DPRD pada 26 November 2025. DPRD kemudian menggelar Banmus pada 27-28 November 2025 dan menjadwalkan Paripurna Penjelasan RAPBD pada 1 Desember 2025, mengingat tanggal 29-30 November adalah hari libur.

“Jadi sangat tidak mungkin RAPBD 2026 dibahas dalam dua hari, apalagi pada hari non-kerja,” tegas Megi.

Menurutnya, pembahasan APBD memiliki tahapan formal yang wajib dilalui, mulai dari paripurna penjelasan Bupati, rapat fraksi menyusun pandangan umum, paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, paripurna jawaban pemerintah, pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD, hingga finalisasi persetujuan bersama.

“Semua ini tidak dapat dipaksa dalam dua hari, dan memaksakannya berarti membuka ruang temuan hukum dan administratif,” ujarnya.

Megi mengungkapkan, pada 1 Desember 2025 Plt Sekda menyampaikan bahwa Bupati hanya akan hadir jika persetujuan bersama ditandatangani dengan tanggal mundur, yakni 30 November 2025.

Fraksi Golkar menilai syarat tersebut melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap dokumen negara mencantumkan tanggal sesuai fakta peristiwa.

Lebih jauh, dalam tiga kali undangan paripurna penjelasan, Bupati tetap tidak hadir. Padahal, menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penjelasan kepala daerah adalah syarat formil pembukaan pembahasan RAPBD.

“Tanpa penjelasan itu, pembahasan tidak bisa dimulai,” kata Megi.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa Perkada hanya dapat digunakan apabila pembahasan bersama DPRD telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan hingga 31 Desember.

“Di Ende, pembahasan bahkan belum dimulai karena kepala daerah tidak hadir dalam paripurna penjelasan,” tegasnya.

Karena itu, rencana menggunakan Perkada tanpa penjelasan Bupati, tanpa pembahasan dengan DPRD, dan disertai permintaan rekayasa tanggal dianggap sebagai tindakan melanggar prosedur dan berpotensi cacat hukum.

“Menetapkan APBD melalui Perkada tanpa pembahasan berarti mengabaikan fungsi pengawasan legislatif dan merusak sistem check and balance,” ujarnya.

Golkar mengingatkan, APBD yang ditetapkan dengan cara demikian berpotensi dibatalkan dalam evaluasi dan merugikan masyarakat.

Fraksi Golkar DPRD Ende menyerukan agar semua fraksi menjaga kehormatan lembaga legislatif. Mereka menegaskan DPRD sudah bekerja cepat, tertib, dan taat aturan, sementara hambatan justru muncul akibat keterlambatan pemerintah daerah.

Megi menegaskan, keterlambatan penyusunan APBD 2026 bukan berasal dari DPRD, melainkan dari terlambatnya pengajuan Ranperda APBD, keterlambatan KU-PPAS, ketidakhadiran Bupati, serta permintaan penandatanganan persetujuan mundur.

“Fraksi Golkar tidak dapat menerima upaya melewati DPRD melalui Perkada. Jika pemerintah daerah tetap memaksakan langkah tersebut, DPRD bersama Fraksi Golkar siap menempuh langkah konstitusional demi menjaga kedaulatan legislatif dan kepentingan rakyat Kabupaten Ende,” tegasnya.

Megi Sigasare menegaskan bahwa Fraksi Golkar tidak dapat menerima permintaan pihak eksekutif yang mengusulkan agar nota persetujuan APBD ditandatangani dengan tanggal mundur, yakni 30 November 2025. Menurutnya, permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan beberapa regulasi, antara lain UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Setiap dokumen negara wajib mencantumkan tanggal sesuai fakta hukum yang terjadi. APBD adalah dokumen publik yang tidak boleh direkayasa,” tegasnya.

Sri Rahayu menegaskan bahwa DPP PDI Perjuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan keluarga Ketua DPC dalam jajaran pengurus tingkat cabang.

“Ini semua nanti kita evaluasi satu-satu,” tegas Sri Rahayu kepada RakyatFlores.com usai memimpin kegiatan Konferensi Cabang DPC PDI Perjuangan se-Flores Lembata di Aula Graha Ristela, Kota Ende, Sabtu 29 November 2025.

Menurutnya, keberadaan kerabat Ketua DPC dalam struktur partai harus dibuktikan dengan kinerja dan kontribusi terhadap perkembangan partai. Jika tidak memberi dampak positif, maka evaluasi total akan dilakukan.

“Kalau tidak memberikan dampak dalam arti membesarkan partai, maka kita akan melakukan evaluasi semua struktur. Jadi bukan hanya beliau saja, tapi semuanya,” tegasnya.

Kepercayaan tersebut dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Nomor: 57-Kpts/DPP-Nasdem/IV/2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jendral DPP Partai Nasdem Hermawi F Taslim pada tanggal 21 April 2025 yang lalu.

Kepada rakyatflores.com, pria yang biasa disapa Yanus Waro ini mengaku bersyukur atas kepercayaan tersebut. Sebab, dirinya tak menyangka DPP Nasdem memberikan amanah itu kepadanya.

“Sebagai kader partai, saya siap menjalankan amanat partai. Saya dan teman-teman pengurus lainnya siap membesarkan partai ini,” ungkap Yanus saat ditemui di kediamannya, Senin 5 Mei 2025 pagi.

Yanus mengungkapkan, agenda pertama yang akan dilakukan pasca dipercayakan oleh DPP NasDem yakni mempersiapkan diri mengikut kegiatan rapat kerja wilayah (rakerwil) yang akan dilaksanakan di Kota Premium Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

“Setelah pulang dari Labuan Bajo, baru kita turun ke desa untuk bentuk DPRT (Dewan Pimpinan Ranting, red),” terangnya.

Selain itu, tambah Yanus Waro, pengurus DPD NasDem Ende yang baru  juga akan melakukan kerja-kerja politik untuk menghadapi pemilihan legislatif (pileg) tahun 2029 mendatang. Dengan kerja-kerja politik yang baik, maka ia berkeyakinan Partai NasDem dapat merebut hati masyarakat.

“Karena partai ini sudah tunjukan eksistensinya dimasa kepengurusan sebelumnya, Pak Erik. Itu bisa jadi barometer bagi kami yang baru untuk terus mempertahankan. Karena pada pileg 2024 kami jadi pemenang ketiga. Dan target kami kedepan minimal bisa pertahankan posisi seperti ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Yanus Waro menyampaikan terima kasih kepada Viktor Bungtilu Laiskodat, Bunda Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua DPW NTT Edy Endi dan para pengurusnya yang telah mempercayakan dirinya memimpin NasDem Ende.

Tak lupa ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD NasDem Ende yang lama dibawah kepemimpinan Erik Rede yang telah membesarkan partai tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Sebagai informasi, kader partai NasDem lainnya Arminus Wuni Wasa dipercayakan menjadi Sekretaris DPD NasDem Ende. Sedangkan bendahara dijabat oleh Maria Margareta Rihi.