Presidium Riset dan Teknologi PMKRI Cabang Kupang, Rian Korekele, dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (4/3/2026), menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan tersebut menyebabkan kerusakan sungai serta menggerus tanaman komoditas warga akibat banjir. Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas hasil panen masyarakat.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut hajat hidup warga Desa Sanggaroro dan Desa Ndeturea di Kecamatan Nangapanda.

Untuk itu, PMKRI Kupang mendesak Gubernur NTT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk segera menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, mulai dari penghentian sementara hingga pencabutan izin, serta memproses hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pastor Paroki St. Eduardus Nangapanda RD. Fransiskus Xaverius Gado Tonda, Pastor Vikaris, Dewan Pastoral Paroki (DPP) St. Eduardus Nangapanda, Kepala Suku Paumere Yohanes Berckmans Beke, serta warga Desa Sanggazozo yang terdampak langsung aktivitas tambang.

Kepala Suku Paumere, Yohanes Berckmans Beke mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang. Ia menyebut, aktivitas galian C dan AMP telah menyebabkan kerusakan yang berdampak pada lahan perkebunan warga yang terkikis banjir.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Flavianus Waro, S.Psi, menghasilkan lima poin rekomendasi resmi. Sebelum pembahasan, perwakilan warga terdampak, Aloysius Gonzaga Raja, membacakan pernyataan sikap masyarakat yang menolak aktivitas tambang tersebut.

Surat pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Kepala Desa Sanggazozo, Pastor Paroki St. Eduardus Nangapanda, Ketua Dewan Pastoral Paroki, Kepala Suku Paumere, serta masyarakat setempat.

Dalam surat tersebut, warga menyampaikan lima tuntutan utama terkait operasional tambang dan AMP yang telah berjalan selama 17 tahun. Warga menilai aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan pertanian, tanaman perkebunan, hingga mengancam permukiman warga dari hulu ke hilir.

Uji petik tersebut dilaksanakan pada, Kamis 19 Februari 2026 siang di Desa Sanggazozo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran tim ESDM NTT merupakan tindak lanjut atas sejumlah pemberitaan media yang menyoroti dampak kerusakan lingkungan yang diduga ditimbulkan oleh aktivitas operasional AMP milik PT NKT.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memverifikasi informasi yang beredar di publik.

Kepala Bidang Geologi, Air Tanah, Mineral, dan Batu Bara Dinas ESDM NTT, Viktor Eduard Tade, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan uji petik terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Novita Karya Taga. Dari hasil pemeriksaan awal, tim menemukan adanya dampak kerusakan lingkungan di sekitar lokasi AMP.

RD. Fransiskus mengakui bahwa, kehadiran gereja bersama masyarakat terdampak dalam persoalan ini karena ingin menyuarakan suara warga yang selama ini terdiam. Phaknya ingin menfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka kepada para pihak termasuk kepada perusahaan dan pemerintah.

“Tadi dari Dinas ESDM NTT melihat keadaan di sepanjang kali. Dan kita mengatakan bahwa ada dampak. Dengan apa yang dikatakan tadi perusahaan mengaku ada dampak. Jadi kita sebenarnya mau dengar tanggung jawab perusahaan seperti apa berhubungan dengan dampak yang terjadi,” ujar RD Fraksiskus dalam pertemuan bersama pihak perusahaan, perwakilan Dinas ESDM NTT, anggota DPRD Ende, serta masyarakat setempat di lokasi AMP, Kamis 19 Februari 2026 siang.