Berdasarkan pantauan, Syaiful Rachmat Soy hadir bersama dua orangtua murid penerima manfaat MBG. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala SPPG Ondorea Nangapanda Rosfitus Dan Api Daga, S.Sos, Pengawas Gizi SPPG Ondorea Yustina Novita Wea, S.Gz, dan Akuntan SPPG Mersiana Nenu, S.Ak.

Dalam pertemuan tersebut, politisi PKB itu menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat sekaligus orangtua murid penerima MBG. Ia menanggapi keluhan terkait menu MBG pada hari Selasa, 24 Februari 2026, yang berisi pisang yang diduga sudah rusak.

“Sebagai anggota DPRD dan juga orangtua siswa penerima manfaat, kami menyayangkan jika benar ada pisang rusak dimasukkan dalam menu MBG,” ujarnya.

Kerusakan terparah terjadi di Dusun Maumeri, Desa Paupanda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Badan jalan ambruk dan terbawa arus banjir sungai sehingga akses jalan terputus total. Akibatnya, aktivitas pengendara dan mobilitas masyarakat setempat terhenti.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Ende, Ansel Kaise, meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera melakukan penanganan dan perbaikan jalan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Ende itu menegaskan bahwa lokasi tersebut merupakan titik rawan bencana yang sudah berulang kali mengalami longsor.

Menurut Ansel, posisi badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Lowo Laka tanpa adanya tanggul pengaman membuat jalan sangat rentan tergerus banjir, terutama saat musim hujan.

“Pemprov NTT harus segera melakukan perbaikan. Lokasi ini sangat rawan karena badan jalan berada di tepi Sungai Lowo Laka yang hampir setiap musim hujan meluap,” ujar Ansel.

Arminius yang juga politisi Partai NasDem itu menyebut, tidak adanya sidang perubahan APBD dapat berimplikasi pada sanksi administrasi, termasuk pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Lebih jauh, kondisi ini juga bisa menghambat pelaksanaan program pemerintah serta menurunkan efektivitas pembangunan di Kabupaten Ende.

“Proses yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat berujung pada cacat hukum dan potensi pembatalan. Sidang perubahan APBD adalah bagian dari fungsi legislasi DPRD sekaligus kewajiban kepala daerah untuk diajukan,” tegas Arminius.

Arminius memaparkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum pembahasan APBD namun diabaikan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa APBD termasuk APBD Perubahan harus ditetapkan melalui persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD sebelum disahkan menjadi Perda.

Dalam reses tersebut, salah seorang warga bernama Simeon Soka mengaku pihaknya sudah menyerahkan tanah seluas 1.250 meter persegi untuk pembangunan perkuburan katolik. Pada tahun lalu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 145 juta untuk pengerjaan Tembok Penahan Tebing (TPT) namun belum semuanya dikerjakan.

Untuk itu, ia meminta kepada anggota DPRD Ende dari Fraksi Gabungan itu untuk memperjuangkan kelanjutan pengerjaan TPT perkuburan katolik tersebut.

“Disana masih panjang TPT yang harusnya dibangun karena memang tanahnya miring. Tolong bapak dewan bisa perhatikan pembangunan TPT perkuburan,” ungkapnya.

Selain Simon, sejumlah warga lainnya juga mengusulkan beberapa usulan untuk diperjuangkan oleh politisi muda Partai Gerindra itu. Sejumlah usulan itu antara lain permintaan tenaga PPL untuk mendampingi para petani, usulan bantuan bibit pala, pengerjaan jaringan perpipaan, pembangunan TPT di bantaran kali Aenasi, dan pengerjaan jalan tani menuju Pemo.

Selain itu, sejumlah pemuda juga mengusulkan kepada anggota fraksi gabungan DPRD Kabupaten Ende itu untuk memperjuangkan pengadaan mesin potong rumput, pengadaan sound sistem, dan pengadaan bola kaki, serta buku doa katolik. Sementara itu dari ibu-ibu meminta pengadaan benang karena sebagian dari mereka berprofesi sebagai penenun.

]]> https://rakyatflores.com/hukum-kriminal/anggota-dprd-ende-ditetapkan-sebagai-tersangka-dalam-kasus-normalisasi-kali-di-kota-baru/ Tue, 25 Feb 2025 09:47:50 +0000 https://rakyatflores.com/?p=4506 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende berinisial YK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus normalisasi kali di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi NTT oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende. Selain YK, Kejari Ende juga menetapkan satu tersangka lain berinisial SL.

Hal itu disampaikan oleh Kasie Intel Kejari Ende Nanda Yoga Rohmana, SH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa 25 Februari 2025.

Nanda mengatakan, penetapan tersangka terhadap YK dan SL telah dilakukan seminggu yang lalu. Kejari Ende bahkan sudah melakukan upaya pemanggilan kepada kedua tersangka namun yang datang memenuhi panggilan hanya tersangka SL.

“Kami panggil tersangkanya hari senin kemarin, tetapi yang datang tersangka SL. Kami sudah periksa tersangka SL dan kami masih tunggu pemeriksaan tersangka YK,” ungkapnya.

Terkait mangkirnya tersangka YK dalam pemanggilan pertama, tegas Nanda, Kejari Ende akan melakukan upaya pemanggilan kedua pada awal bulan Maret ini.

Nanda menjelaskan, penetapan tersangka kepada YK dan SL tersebut dilakukan karena nama kedua orang ini disebutkan dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang sama yang menjerat Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ende AY dan Pejabat Pembuat Komitmen AT.

Bahkan, pihak BMKG juga telah mengambil langkah mitigasi yang harus dilakukan yakni pembatasan aktivitas luar ruangan, menggunakan masker dan menggunakan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan.

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare juga menjadi salah satu orang yang ikut mengkhawatirkan kondisi anak-anak di sekolah.

Ia mempertanyakan, dengan kondisi kabut heze yang melanda Ende apakah anak-anak di sekolah nyaman belajar dengan kondisi kabut heze dan suhu udara yang meningkat?

Menurutnya, jika kegiatan belajar anak-anak disekolah tidak nyaman dan fokus belajar menjadi terganggu, maka pemerintah daerah harus secepatnya mengambil kebijakan.

“Kita khawatir jangan sampai anak-anak tidak fokus belajar dengan kondisi cuaca yang panas dan kabut seperti ini. Sama saja mereka datang ke sekolah tapi belajar tidak nyaman,” ujarnya.

Dari 30 orang anggota DPRD yang dilantik, ada satu anggota DPRD Ende yang berasal dari pewarta. Dia adalah Anselmus Kaise. Ansel begitu ia disapa merupakan jurnalis senior yang bekerja di Kabupaten Ende.

Selama menjadi jurnalis, Ansel selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Ia juga seorang jurnalis yang menaruh perhatian besar terhadap keberpihakan kepada kaum yang tertindas.

Banyak sekali persoalan di Kabupaten Ende yang tak luput dari sorotan Ansel Kaise. Ia tak segan menulis persoalan jika menimpa masyarakat kecil.

Pada pileg kali lalu, Ansel terpilih menjadi anggota DPRD Ende setelah mengantongi perolehan suara yang signifikan. Ia mengalahkan beberapa politisi yang berasal dari sesama partainya PSI.

Kehadiran Ansel di Gedung El Tari menjadi pelengkap bagi PSI. Sebab pada pileg kali lalu PSI memperoleh tiga kursi saja. Ansel menyumbangnya dari Dapil Ende 2 yang memang belum ada keterwakilan di DPR pada pileg sebelumnya.

]]> https://rakyatflores.com/politik/megi-sigasare-satu-dari-dua-srikandi-kembali-jadi-anggota-dprd-ende-periode-2024-2029/ Mon, 26 Aug 2024 08:16:12 +0000 https://rakyatflores.com/?p=2646 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Maria Margaretha Sigasare atau yang sering disapa Megi Sigasare menjadi satu dari dua wanita yang kembali dipercayakan oleh publik menjadi anggota DPRD Kabupaten Ende periode 2024-2029.

Besok, Selasa 27 Agustus 2024, ia akan dilantik kedua kalinya bersama dengan 29 anggota DPRD Ende lainnya hasil pemilihan legislatif bulan Februari 2024 yang lalu di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Ende.

Kepada rakyatflores.com, Megi Sigasare mengaku bersyukur masyarakat di daerah pemilihan (dapil) satu kembali mempercayakannya menjadi anggota DPRD Ende untuk periode kedua.

Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dapil satu sebagai pemilik suara yang kembali memandatkan dirinya menjadi wakil rakyat di El Tari.

“Terima kasih kepada semua pemilik suara di dapil satu. Sudah memberikan mandat kepercayaan sehingga saya terpilih kembali untuk kedua 2024-2029,” ungkapnya.

Menurutnya, kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan bukti bahwa wanita masih mendapat tempat dan kepercayaan dari masyarakat untuk bertarung di politik.

]]> https://rakyatflores.com/regional/paripurna-iv-dprd-ende-sepi-anggota-agenda-pertanggungjawaban-apbd-bupati-berpotensi-bermasalah/ Thu, 04 Jul 2024 07:17:13 +0000 https://rakyatflores.com/?p=1092 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Rapat paripurna IV DPRD Ende sepi anggota karena hanya dihadiri oleh 11 anggota DPRD Ende termasuk Wakil Ketua II DPRD Ende Oktavianus Moa Mesi, Kamis 4 Juli 2024.

Kondisi tersebut bukan baru pertama kali terjadi di DPRD Ende. Pada rapat paripurna sebelumnya justru tingkat kehadiran anggota lebih parah. Hanya dihadiri lima anggota DPRD saja. Alasannya karena banyak anggota DPRD Ende yang berada di luar kota untuk melakukan tugas ke luar daerah.

Wakil Ketua II DPRD Ende, Oktavianus Moa Mesi akhirnya harus melakukan skorsing terhadap paripurna tersebut. Ia mengaku, jika rapat terus berjalan maka keputusan tentang agenda yang dibahas berpotensi bermasalah.

Atas kondisi tersebut, ia menyerahkan kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Ende untuk menjadwalkan ulang rapat paripurna tersebut, sambil terus melakukan koordinasi terkait kehadiran anggota DPRD Ende lainnya sesuai dengan tata tertib yang ada.

“Dan kalau sampai dengan tiga hari tidak memenuhi qorum yang jelasnya bahwa pertanggungjawaban APBD akan bermasalah ke tahap selanjutnya,” kata anggota DPRD Provinsi NTT terpilih itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Ende Fraksi PDI Perjuangan, Vinsen Sangu mengatakan bahwa, kondisi tersebut merupakan konsekwensi logis dari masa transisi DPRD Ende.