Respon terhadap keluhan tersebut ditunjukkan dengan pertemuan bersama antara Dinas PMD Ende, Bank NTT Cabang Ende, dan perwakilan aparat desa yang juga pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pusat.

Pertemuan bersama tersebut dilaksanakan di Kantor Bank NTT Cabang Ende, Selasa 16 Juli 2024.

Hal itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Ende, Ida Mitte kepada rakyatflores.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 17 Juli 2024.

Ida mengatakan, berdasarkan kesepakatan bersama, Bank NTT Cabang Ende bersedia untuk migrasi atau peralihan dari jenis tabungan flobamora fleksibel ke tabungan flobamora biasa dengan syarat lainnya ada biaya pengendapan sebesar Rp. 50 ribu dan biaya admin sebesar Rp. 12 ribu sama seperti Bank lainnya.

“Jadi untuk mengantisipasi supaya teman-teman desa bisa secepatnya merealisasikan siltap dan tunjangan maka kita migrasi ke dari tabungan fleksibel ke tabungan flobamora biasa,” ungkapnya.

]]> https://rakyatflores.com/regional/respon-keluhan-dari-aparat-desa-bank-ntt-cabang-ende-siap-naikan-limit-penarikan-uang/ Tue, 16 Jul 2024 06:00:12 +0000 https://rakyatflores.com/?p=1422 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Polemik pembatasan penarikan uang di Bank NTT Cabang Ende akhirnya menemui titik terang setelah para pihak dari Dinas PMD, Bank NTT, dan perwakilan kepala desa melakukan pertemuan terbatas di Kantor Bank NTT Cabang Ende pada, Selasa 16 Juli 2024 siang.

Dalam kesepakatan pertemuan tersebut, Bank NTT siap menaikan limit penarikan uang dengan mengalihkan skema tabungan dari yang sebelumnya tabungan flobamora fleksibel ke tabungan flobamora biasa.

Kepala Bank NTT Cabang Ende, Ketut Edy Suryantha kepada rakyatflores.com melalui pesan whatsapp, Selasa 16 Juli 2024 mengatakan bahwa, berdasarkan kesepakatan rapat bersama tadi aparat desa sebenarnya tidak keberatan kalau menggunakan tabungan flobamora yang ada setoran awal sebesar Rp. 50 ribu dan biaya admin sebesar Rp. 12 ribu tiap bulannya.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Dinas PMD Ende untuk melakukan migrasi dari tabungan flobamora fleksibel ke tabungan flobamora biasa.

“Sambil menunggu tabungan flobamora fleksibel, akan dinaikkan limit penarikannya,” ungkap Mantan Kepala Bank NTT Cabang Bajawa itu.

Terima Kasih Bank NTT

Sementara itu, Perwakilan Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ende, Urbanus B Karo menyampaikan terima kasih kepada Bank NTT dan Dinas PMD Ende yang telah dengan cepat merespon keluhan yang disampaikan oleh aparat desa di Kabupaten Ende.

]]> https://rakyatflores.com/regional/soal-batasan-penarikan-uang-hanya-rp-25-juta-per-hari-ini-tanggapan-kepala-bank-ntt-cabang-ende/ Mon, 15 Jul 2024 11:20:11 +0000 https://rakyatflores.com/?p=1405 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Kepala Bank NTT Cabang Ende, Ketut Edy Suryantha akhirnya buka suara terkait dengan pengeluhan pembatasan pencairan uang dari kepala desa yang hanya dilayani sebesar Rp. 2,5 juta perhari di Bank NTT.

Menurutnya, masalah tersebut sebenarnya hanya miskomunikasi saja. Sebab, sedari awal pihaknya sudah memberikan skema tabungan yang bebas biaya admin dan bebas pengendapan.

Karena skema tabungan bebas biaya pengendapan dan bebas biaya admin, maka skema tabungan untuk aparat desa berbeda dengan skema tabungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau ASN dikenakan biaya pengendapan dan admin. Sedangkan para aparat desa yang penggajian tiga bulan sekali kita beri skema tabungan flobamora fleksibel dimana tabungan tersebut bebas biaya admin dan biaya pengendapan,” ungkap Edy kepada rakyatflores.com saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 15 Juli 2024.

Atas masalah tersebut, kata Edy, pihaknya akan berkomunikasi lagi dengan Dinas PMD Kabupaten Ende dan aparat desa untuk membahas secara bersama masalah tersebut. Sebab, jumlah penarikan tabungan flobamora fleksibel sesuai dengan aturan yang ada hanya dibatasi sebesar Rp. 2,5 juta per hari.

“Tapi secara fleksibel pun kami bisa menggantikan ke tabungan flobamora biasa. Nanti kami tinggal komunikasi lagi dengan pihak Dinas PMD apakah seluruhnya menginginkan tabungan ada biaya admin atau tidak. Jadi kami komunikasi lagi untuk dialihkan ke tabungan flobamora,” ungkapnya.

Para perwakilan aparat desa yang dipimpin langsung pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pusat yakni Urbanus B Karo dan Paternus Baghi bertemu langsung dengan orang nomor satu di Kabupaten Ende.

Kehadiran mereka untuk menuntut pemenuhan hak-hak mereka karena selama tujuh bulan mereka belum menerima gaji sebagai akibat dari lambannya proses pencarian ADD tahap 1.

Pengurus APDESI Pusat, Urbanus B. Karo kepada rakyatflores.com, Rabu 3 Julo 2024 mengatakan, kehadiran para perwakilan kepala desa tersebut untuk mempertanyakan alasan kenapa ADD belum disalurkan ke rekening desa masing-masing.

Padahal aparat desa sudah menyerahkan semua dokumen wajib seperti APBDes dan SPJ ke Dinas PMD dan Dinas PMD sudah mengajukan pencairan ADD tahap 1 sebesar 50 persen sejak tanggal 24 Juni 2024 yang lalu.

“Kami ingin mendengarkan secara langsung pernyataan Pak Bupati Ende kira-kira seperti apa masalahnya dan apa solusinya,” kata Ambo yang juga menjabat sebagai Kades Kerirea di Kecamatan Nangapanda tersebut.

]]> https://rakyatflores.com/regional/soal-gaji-aparat-desa-belum-dibayar-selama-enam-bulan-begini-tanggapan-anggota-dprd-ende/ Wed, 19 Jun 2024 08:15:32 +0000 https://rakyatflores.com/?p=700 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Anggota DPRD Ende, Sabri Indradewa memberikan tanggapan serius terkait dengan belum dibayarnya gaji seluruh aparat desa di Ende selama enam bulan sejak Januari-Juni 2024 ini.

Menurutnya, belum dibayarnya gaji aparat desa tersebut erat kaitannya dengan kinerja dari aparat desa itu sendiri dalam menyerahkan dokumen wajib seperti APBDes dan SPJ desa.

“Jadi itu erat kaitannya dengan kinerja. Kita berharap aparat desa juga cepat menyerahkan semua dokumen wajib,” ungkap Sabri kepada rakyatflores.com, Rabu 19 Juni 2024.

Sabri menambahkan, jika dokumen wajib tersebut sudah diserahkan oleh aparat desa, maka pemerintah daerah segera menyalurkan dana desa dan alokasi dana desa.

Terkait gaji yang belum dibayar, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP itu menyarankan agar penyaluran gaji aparat desa berlaku sama dengan penyaluran gaji dari ASN.

“Saran, kedepan harus dicarikan formula yang tepat terkait dengan gaji aparat desa. Karena gaji itu hak dari aparat desa. Cari regulasi yang sesuai supaya terpisah antara belanja rutin dan gaji,” ungkapnya.

]]>