Terkait hal itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi dan lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber resmi yang berada langsung di lokasi kegiatan, Gubernur Melki Laka Lena saat itu bukan sedang bermain handphone. Sebaliknya, ia tengah menggunakan ponselnya untuk mencatat berbagai poin penting, aspirasi warga, serta arahan yang disampaikan dalam dialog antara masyarakat Amfoang dan Wakil Presiden RI.

Tindakan ini justru dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata seorang kepala daerah yang ingin merekam langsung kebutuhan masyarakatnya demi dikoordinasikan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

Menanggapi kegaduhan tersebut, Tokoh Muda NTT, Djolan Rinda angkat bicara. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja menggiring opini negatif.

RAKYATFLORES.COM | OPINI-Setiap pemilihan kepala daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga di Kabupaten Ende, kerap diwarnai dengan godaan-godaan yang dapat mengaburkan penilaian rasional masyarakat dalam memilih pemimpin. Salah satu godaan tersebut adalah praktik politik uang dan memilih berdasarkan kesamaan suku, agama, atau golongan. Meskipun hal ini terjadi secara luas, masyarakat perlu menyadari betapa pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, integritas, dan program kerja yang jelas. Dengan begitu, peluang tercapainya perubahan signifikan di daerah dapat diwujudkan. Namun, dalam setiap keputusan strategis, selalu ada risiko dan peluang yang perlu dianalisis untuk memastikan target kerja pemerintah yang tepat dan relevan.

1. Menolak Politik Uang: Potensi Risiko dan Peluang

Potensi Risiko:
Politik uang bukan hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga menimbulkan risiko jangka panjang terhadap stabilitas politik dan sosial. Pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok kecil yang mendukung mereka, yang menyebabkan munculnya korupsi sistematis. Praktik ini telah mengakibatkan banyak pemimpin tidak menepati janji kampanye mereka, misalnya dalam sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, di mana proyek-proyek yang dijanjikan sering kali tidak terlaksana atau hanya sebagian kecil yang terealisasi.
Politik uang melahirkan ketidakpuasan masyarakat karena janji-janji kampanye mengenai peningkatan akses pendidikan tidak pernah diwujudkan. Akibatnya, tingkat partisipasi pendidikan menurun, dan fasilitas pendidikan di banyak daerah tetap buruk. Ini juga menimbulkan efek domino: munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan menurunnya semangat partisipasi dalam proses politik di masa mendatang.