Ketua Bapemperda yang akrab disapa Bosko itu menjelaskan bahwa tujuh propemperda tahun 2026 terdiri atas enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah Kabupaten Ngada dan satu ranperda inisiatif DPRD Ngada.

Enam ranperda yang telah masuk dalam propemperda 2026, yakni pertama ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025, kedua ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026, ketiga ranperda tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ngada Multi Investasi, keempat ranperda tentang Pemekaran Kecamatan, kelima ranperda tentang Perubahan Perangkat Daerah, dan ke-enam ranperda tentang APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2027.

Akibatnya, potensi penerimaan daerah ikut berkurang, termasuk dari sektor jasa konstruksi fisik dan pajak mineral bukan logam.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada, Benediktus Lagho, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (27/8/2025) di ruang sidang DPRD Ngada.

Bene Lagho yang juga anggota DPRD Dapil Golewa Raya ini menjelaskan, target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp 913,13 miliar, atau turun Rp 56,06 miliar dibanding APBD induk 2025 yang mencapai Rp 969,19 miliar.

Rincian pendapatan daerah tersebut antara lain PAD: Rp 71,50 miliar (naik Rp 6,9 miliar dari proyeksi awal Rp 64,58 miliar). Pendapatan transfer: Rp 833,60 miliar (turun Rp 62,39 miliar dari target awal Rp 896,99 miliar). Lain-lain pendapatan yang sah: Rp 8,02 miliar (naik Rp 405 juta, terutama dari penyesuaian dana JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

BAJAWA, RAKYATFLORES.COM-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terkait perbaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada periode 2025-2029 dalam rapat paripurna IX DPRD Ngada. Penyampaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Pansus, Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd, dihadapan Bupati Ngada Raymundus Bena, para asisten setda, pimpinan perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, Donbosko Ponong yang juga merupakan anggota DPRD Dapil IV Riung dan Riung Barat menegaskan bahwa berbagai persoalan fundamental masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintahan baru. Di antaranya adalah masalah sumber daya manusia, pengangguran, kemiskinan, infrastruktur wilayah, kesehatan, stunting, serta kondisi fiskal daerah yang terus mengalami penurunan.

“Kondisi pendapatan daerah yang semakin menurun menjadi perhatian serius. Pansus merekomendasikan agar pemerintah segera mendata dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah guna mendorong kemandirian fiskal,” tegas Donbosko Ponong.

Pansus juga memberikan catatan kritis terhadap rasio belanja pegawai agar ke depannya tidak melebihi batas maksimal 30%. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ngada yang saat ini hanya mampu membiayai sekitar 4% dari belanja daerah juga menjadi sorotan.

Untuk itu, Pansus memberikan sejumlah rekomendasi konkret, antara lain pertama meningkatkan target PAD dari 0,5% menjadi 0,7% selama lima tahun ke depan, kedua emasukkan target pendapatan daerah dalam belanja perangkat daerah yang memiliki potensi PAD, ketiga menerapkan transaksi nontunai untuk pajak perhotelan dan usaha kuliner, keempat engoptimalkan fungsi UPTD, seperti bengkel Alsintan, brigade Alsintan, dan UPTD benih, kelima mendirikan jembatan timbang di Naru dan laboratorium di Dinas PUPR untuk mencegah capital flight, ke-enam enyusun regulasi tentang sewa rumah/kos dan pengelolaan sampah sebagai potensi penerimaan daerah, ketujuh membentuk Perda terkait produksi moke sebagai produk lokal yang memiliki nilai ekonomi.

Selain itu, pansus juga mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna menarik investor dan membuka lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah.

Pansus turut merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur wilayah utara dan selatan Ngada mendapat prioritas. Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan program nasional dan daerah, serta memperkuat kerja lintas perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tagline “Membangun Desa, Menata Kota.”

“Semua dokumen RPJMD dan rancangan peraturan daerah yang menyertainya harus disesuaikan dengan rekomendasi ini,” tegas Donbosko, yang juga merupakan Ketua Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada dan mantan aktivis PMKRI.

Apresiasi dari Bupati Ngada

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Ngada Raymundus Bena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja Pansus DPRD.

“Masukan yang disampaikan sangat konstruktif dan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan RPJMD. Terkait PAD, tentu ini menjadi tugas bersama untuk menggali potensi yang ada secara realistis dan terukur,” ujar Bupati Raymundus.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih partisipatif dan berbasis potensi lokal.

Pernyataan tegas ini disampaikan Bosko sapaan akrabnya dalam rapat kerja Komisi II DPRD Ngada bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada Rabu, 11 Juli 2025, yang berlangsung di ruang rapat Komisi II.

Bosko mengungkapkan bahwa banyak guru penerima BOSDIK telah mengadu langsung kepadanya, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp, karena belum menerima insentif sejak enam bulan terakhir.

“Mereka bahkan sudah menandatangani kwitansi sejak empat bulan lalu dan telah menyerahkan buku rekening. Tapi hingga kini, hak mereka belum dibayarkan. Saya minta Pak Asisten segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar paling lambat lusa pembayaran sudah bisa dilakukan,” tegas mantan aktivis PMKRI Cabang Ende ini.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKAD Ngada, Ferdin Suri, memastikan bahwa dari sisi anggaran tidak ada kendala. Ia menjelaskan bahwa pihaknya hanya menunggu kelengkapan administrasi dari Dinas Pendidikan.

Kegiatan reses ini dilaksanakan, Jumat 25 April 2025 yang dihadiri oleh Kepala Desa Sambinasi Barat, pimpinan dan anggota BPD, kepala sekolah, para guru, dan ratusan masyarakat Sambinasi barat. Begitu juga dengan kehadiran peserta reses di Desa Tadho.

Reses yang dilaksanakan secara fraksional ini dihadiri oleh sekretaris fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada Benediktus Lagho, S.Pd dan anggota Fraksi Florianus Rero, S.E.

Dihadapan masyarakat Desa Sambinasi Barat dan Desa Tadho Rengah, ketua fraksi yang akrab disapa Bosko ini menjelaskan bahwa reses adalah kesempatan bagi seorang wakil rakyat bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya.

Rapat ini dilaksanakan pada, Kamis 6 Februari 2025, bertempat di ruang Bapemperda DPRD Ngada, yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Bapemperda, Asisten II Setda Ngada Martinus Todis Reo Maghi, Kepala Bagian Hukum Setda Ngada Rus Lae, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Ferdin Suri, Kepala Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada Philipus Botha, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yoseph Bhara, dan segenap staf sekretariat DPRD Ngada.

Ketua Bapemperda yang biasa disapa Bosko ini mengatakan, sesuai dengan peraturan DPRD Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Ngada pasal 3 fungsi pembentukan peraturan daerah ayat (1) menyebutkan bahwa fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara menyusun program pembentukan perda bersama bupati. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) program pembentukan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) ditetapkan untuk jangkah waktu satu tahun dengan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

“Oleh karena itu, sesuai dengan amanat konstitusi ini, maka pada hari ini kami menggelar rapat bersama pemerintah agar pada hari jumat 28 februari bisa disampaikan dalam paripurna dan mendapat persetujuan Bupati dan Pimpinan DPRD Ngada,” jelas politisi muda PAN Ngada ini.

Selanjutnya ketua Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada ini mengatakan bahwa, dari 14 buah ranperda usulan pemerintah kabupaten Ngada ada yang akan dibahas dalam masa sidang tahun 2025, dan ada yang belum bisa dibahas karena akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada di dinas pengampuh.

“Ada satu buah ranperda inisiatif DPRD yang tertunggak sejak tahun 2023 yaitu ranperda tentang pengakuan, penghormatan dan perlindungan masyarakat hukum adat,” jelasnya.

Ketu Bapemperda DPRD Ngada Yohanes Donbosko Ponong menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan DPRD Ngada Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Ngada pasal 52 menyebutkan tugas dan wewenang Bapemperda yakni pertama, menyusun rancangan program pembentukan perda yanf memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; kedua,mengordinasikan program pembentukan peraturan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah; ketiga,menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang tekah ditetapkan; keempat, melakukan pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi rancangan perda yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan perda disampaikan kepada pimpinan DPRD; kelima,mengikuti pembahasan rancangan perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah Daerah; keenam,memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan peraturan daerah; ketuju,memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah; kedelapan, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui kordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus; kesembilan, memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;kesepuluh melakukan kajian Perda, dan terakhir atau kesebelas,membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Menurut Bosko yang juga adalah Ketua Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada ini, bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi di atas, maka pada hari ini pihaknya menggelar rapat internal, agar adanya persepsi yang sama internal kita Bapemeprda sehingga bisa disampaikan dalam rapat paripurna kamis 4 februari 2025 dengan agenda penetapan kalender kerja dari masing-masing alat kelengkapan DPRD.

“Terima kasih dan apresiasi atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini, sehingga kita bisa bangun pemahaman yang sama tentang program kerja Bapemperda DPRD Ngada tahun 2025,” kata politisi PAN ini.

Wakil Ketua Bapemperda Sirilus Pati Wuli menyampaikan bahwa Bapemeprda ini alat kelengkapan DPRD yang akan padat dengan pembahasan Ranperda baik yang diusulkan oleh pemerintah maupun ranperda inisiatif DPRD.

“Oleh karena itu, pada hari ini kita sepakati memang frekwensi kegiatan, misalnya rapat kerja dan potensi Ranperda yang akan diusulkan oleh perangkat daerah dan ranperda inisiatif DPRD,” kata Sirilus Pati Wuli Anggota DPRD Ngada Dapil I Kecamatan Bajawa.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi Amanat Demokrat DPRD Ngada, Yohanes Donbosko Ponong dalam sambutannya mengatakan, momen natal dan tahun baru bersama harus dimaknai secara positif oleh semua anggota fraksi. Menurutnya, dengan potensi, energi, dan kemampuan yang dimiliki, maka harus bisa membantu para petani di kabupaten Ngada, mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan musin dimana para petani akan melakukan pengolahan lahan sawah.

Ketua Fraksi yang akrab disapa Bosko ini menambahkan, bahwa saat ini arah dari kebijakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dan makan gizi gratis bagi anak-anak bangsa. Demikian juga dengan Menteri Kordinator Pangan Bapak Zulkifli Hasan yang adalah Ketua Umun Partai Amanat Nasional sangat masif untuk menurunkan program dan kebijakan anggaran yang pro petani agar mewujdukan kedaulatan pangan.