Lembaga pendidikan wajib  memberikan ruang kepada anak untuk mendapatkan hak pendidikan meski dalam dampak ekonomi. Mengurangi biaya pendidikan atau sekolah gratis adalah bagian dari cara agar anak tetap mendapatkan haknya.

Terobosan berani memberikan jaminan agar hak pendidikan anak tetap dipenuhi saat ini  tidak berani dilakukan oleh semua sekolah. Sebagian besar sekolah baik pemerintah maupun swasta masih menekankan biaya pendidikan meski orangtua  siswa dalam tekanan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada anak hingga anak harus meninggalkan sekolah karena terkendala uang.

Melihat situasi seperti ini salah satu lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Ende, Provinsi NTT yang bernama SMK Kunci Ilmu mengambil langkah berani menjamin pendidikan anak meski dalam tekanan ekonomi atau efisiensi.

Kunci Ilmu hadir sebagai oase dengan menyediakan program pendidikan gratis dan berkualitas kepada siswa bukan satu semester atau satu tahun tetapi kebijakan ini berlaku hingga siswa tamat atau lulus dari sekolah ini.
Program ini menjadi angin segar, khususnya bagi keluarga kurang mampu dalam himpitan ekonomi yang sedang melanda semua sektor kehidupan.

Meski memberikan pendidikan gratis, Kunci Ilmu tetap mengedepankan kualitas pendidikan yang berbasis teknologi.

“Pendidikan adalah hak dasar. Di era di mana efisiensi anggaran menjadi keharusan, Kunci Ilmu berfokus pada efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dan kurikulum yang terintegrasi, sehingga pendidikan gratis tetap memiliki standar mutu yang tinggi,” kata Ketua Pembina Yayasan Kunci Ilmu, Laili Qudriana kepada wartawan, Jumat (10/42026).

Laili mengatakan langkah Kunci Ilmu  sejalan dengan dorongan pemerintah pusat yang menekankan bahwasanya pendidikan gratis adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem.

Kehadiran Kunci Ilmu membuktikan bahwa kepedulian terhadap pendidikan masih sangat tinggi, meskipun dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi tinggi.

Langkah berani mendukung pendidikan anak bukan baru direncanakan  atau sekadar wacana tetapi telah dilakukan oleh Kunci Ilmu pada dua tahun terakhir, memberikan pendidikan gratis kepada anak hingga tamat.

“Ini bukan soal membebaskan biaya, tetapi soal berinvestasi pada masa depan anak dan itu menjadi tanggung jawab bersama,” ungkapnya.

Laili Qudriana, menegaskan bahwa  pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan membebaskan bagi setiap anak, bukan menjadi sumber tekanan yang mematahkan harapan.

Ia menilai, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, baik anak-anak yang harus turun ke jalan hingga tragedi bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah, adalah alarm keras bagi semua pihak.

Menurut Laili, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak di Nusa Tenggara Timur yang hidup dalam ketidakpastian, terutama terkait akses pendidikan yang layak.

“Tidak boleh ada anak yang berhenti sekolah hanya karena orang tuanya miskin. Itu kegagalan bersama yang harus kita jawab dengan tindakan nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Yayasan Kunci Ilmu hadir bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai gerakan sosial yang berpihak pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Melalui SMK Kunci Ilmu di Ende, pihaknya secara konsisten menggratiskan seluruh biaya pendidikan hingga lulus sebagai bentuk komitmen menghadirkan keadilan pendidikan.

Kebijakan makan siang gratis setiap hari juga diterapkan di sekolah untuk memastikan siswa dapat belajar dengan kondisi fisik yang layak dan tanpa rasa lapar.

Laili menyebut, langkah tersebut lahir dari pengalaman langsung melihat anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena alasan ekonomi yang sangat sederhana, seperti tidak mampu membeli buku atau membayar iuran.

Laili menegaskan bahwa Yayasan Kunci Ilmu akan terus mempertahankan kebijakan pendidikan gratis hingga lulus di SMK Kunci Ilmu Ende tanpa pengecualian.

Menurutnya, langkah tersebut akan terus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ia berharap model pendidikan seperti yang diterapkan Yayasan Kunci Ilmu dapat menjadi inspirasi dan mendorong kebijakan yang lebih luas demi masa depan anak-anak NTT yang lebih baik.

OPINI, RAKYATFLORES.COM-DPRD Ende baru-baru ini mengajukan interpelasi terhadap Perkada Efisiensi. Bupati Ende menyatakan interpelasi terhadap perkada efisiensi adalah keliru dan tidak tepat. Penulis melakukan Kajian Yuridis terhadap hal ini.

Hak interpelasi adalah hak DPRD. Bupati atau Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa menolak hak interpelasi, tetapi pemerintah daerah bisa mengajukan keberatan atau menolak menjawab jika materi yang diminta DPRD tidak memenuhi syarat, yaitu jika kebijakan yang ditanyakan bukan kebijakan strategis, tidak berdampak luas, atau tidak jelas kebijakan spesifiknya atau jika materi tersebut bukan urusan pemerintahan daerah sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Interpelasi Hanya Kebijakan

Dasar hukum penolakan interpelasi karena tidak memenuhi Pasal 159 UU No. 23/2014. Interpelasi harus mengacu pada kebijakan Pemda yang Penting dan strategis; dan Berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jika tidak materi interpelasi dapat ditolak. Selain itu, materi yang diajukan juga harus spesifik hanya “kebijakan Pemda” atau “berdampak luas”, jika tidak maka Bupati bisa menolak menjawab materi tersebut. Ada juga Bupati dapat menolak apabila materi di Luar Kewenangan Pemda bila DPRD mengajukan hak interpelasi untuk kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, maka Bupati bisa menolak karena bukan ranahnya. Jadi Intinya, Interpelasi hanya untuk kebijakan bukan untuk persoalan lain, dan kebijakan itu harus kebijakan daerah yang strategis dan berdampak luas.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Yosef saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Aula Lantai II Kantor Bupati Ende, Senin (14/7/2025). Menurutnya, alokasi anggaran tersebut sangat tidak masuk akal di tengah kebijakan efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah pusat.

“Anggaran Rp 8,3 miliar lebih hanya untuk konsultasi dan koordinasi ke luar daerah. Ini bukti pencurian terhadap uang rakyat. Outputnya tidak jelas,” tegas Bupati.

Ia meminta inspektorat daerah untuk memeriksa penggunaan anggaran tersebut dan mendesak Bagian Sekretariat DPRD (Sekwan) untuk meninjau kembali pola penganggaran konsultasi yang selama ini dianggap membebani keuangan daerah.