Berdasarkan informasi per Mei 2026, penggusuran satu unit bangunan milik keluarga Robert Rudi de Hoog dilakukan secara sepihak dengan dalih penertiban aset daerah. FPD NTT menilai tindakan ini sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang secara nyata mengabaikan aspek kemanusiaan serta melanggar hak-hak dasar kelompok rentan.

Sere Aba, Ketua FPD NTT, menegaskan bahwa penggusuran tersebut adalah serangan langsung terhadap ruang hidup perempuan dan anak-anak.

“Penggusuran di Jalan Irian Jaya telah menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi yang sangat rentan. Mereka kehilangan tempat tinggal dan rasa aman secara mendadak. Ini adalah potret nyata pelanggaran HAM yang diprakarsai oleh otoritas daerah dengan mengabaikan upaya mediasi yang sudah ditawarkan,” tegas Sere Aba.

Audiensi bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai selesai dengan dihadiri oleh Ketua Tim Pendamping PKK Provinsi NTT Asti Laka Lena, Koordinator FPD NTT Sere Aba, Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT Donald Izaac, serta anggota Forum Perempuan Diaspora NTT Jakarta.

Pada audiensi ini, Ketua TP PKK Provinsi NTT, Ibu Asti Laka Lena menyampaikan update terkini pengawalan penanganan kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma yang mulai redup.

“Kasus ini sekarang mulai redup, kita tidak boleh biarkan ini terjadi. Harus dikawal penanganannya hingga ada putusan hukum bagi para pelaku,” jelas Asti.