Kunjungan tersebut bertujuan memastikan seluruh bantuan tanggap darurat yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran, terutama menjelang berakhirnya masa tanggap darurat yang tersisa beberapa hari ke depan.

Maria Margaretha Sigasare atau yang sering disapa Megi Sigasare mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait distribusi bantuan. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan proses penyaluran berjalan optimal dan adil bagi seluruh korban terdampak.

“Masih ada beberapa keluhan dari masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan bantuan bisa disalurkan dengan baik, mengingat ada dua kategori, yakni masyarakat korban langsung dan masyarakat terdampak bencana,” ujarnya.

Ia menegaskan, dalam sisa waktu masa tanggap darurat 14 hari, pemerintah diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi pengungsian, baik di tenda mandiri maupun tenda yang disediakan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare saat membacakan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Ende, Jumat (26/12/2025).

Menurut Megi Sigasare, target PAD yang meningkat signifikan harus disertai dengan peta jalan (roadmap) yang jelas, berbasis data yang valid, serta strategi penguatan yang adil dan tidak memberatkan masyarakat.

“Target PAD harus dibangun melalui perencanaan yang matang, berbasis data, dan strategi penguatan yang berkeadilan,” tegasnya.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya optimalisasi seluruh sumber PAD yang sah dan potensial, termasuk penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rapat paripurna hak interpelasi ini digelar menyusul dugaan DPRD bahwa terjadi perubahan struktur APBD yang dilakukan secara sepihak oleh kepala daerah. Namun, Bupati Ende tidak hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada DPRD.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare, menilai ketidakhadiran Bupati dalam forum resmi DPRD merupakan sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab konstitusional. Menurutnya, hal tersebut juga menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare, dalam keterangan tertulis yang diterima RakyatFlores.com menegaskan bahwa pihaknya telah mencermati pernyataan tersebut dan merasa perlu memberikan tanggapan terbuka berdasarkan fakta dan regulasi resmi.

Megi menjelaskan bahwa pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) dimulai pada 19 September 2025. Proses berlangsung lama karena adanya perdebatan mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggap tidak realistis serta pembahasan Silpa tahun 2024.

Karena pembahasan melewati batas waktu normal enam minggu, pimpinan DPRD menyurati Bupati pada 20 November 2025 untuk meminta penerbitan SK KU-PPAS sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Namun, dokumen RAPBD 2026 baru diserahkan Pemda Ende kepada DPRD pada 26 November 2025. DPRD kemudian menggelar Banmus pada 27-28 November 2025 dan menjadwalkan Paripurna Penjelasan RAPBD pada 1 Desember 2025, mengingat tanggal 29-30 November adalah hari libur.

“Jadi sangat tidak mungkin RAPBD 2026 dibahas dalam dua hari, apalagi pada hari non-kerja,” tegas Megi.

Menurutnya, pembahasan APBD memiliki tahapan formal yang wajib dilalui, mulai dari paripurna penjelasan Bupati, rapat fraksi menyusun pandangan umum, paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, paripurna jawaban pemerintah, pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD, hingga finalisasi persetujuan bersama.

“Semua ini tidak dapat dipaksa dalam dua hari, dan memaksakannya berarti membuka ruang temuan hukum dan administratif,” ujarnya.

Megi mengungkapkan, pada 1 Desember 2025 Plt Sekda menyampaikan bahwa Bupati hanya akan hadir jika persetujuan bersama ditandatangani dengan tanggal mundur, yakni 30 November 2025.

Fraksi Golkar menilai syarat tersebut melanggar UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap dokumen negara mencantumkan tanggal sesuai fakta peristiwa.

Lebih jauh, dalam tiga kali undangan paripurna penjelasan, Bupati tetap tidak hadir. Padahal, menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penjelasan kepala daerah adalah syarat formil pembukaan pembahasan RAPBD.

“Tanpa penjelasan itu, pembahasan tidak bisa dimulai,” kata Megi.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa Perkada hanya dapat digunakan apabila pembahasan bersama DPRD telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan hingga 31 Desember.

“Di Ende, pembahasan bahkan belum dimulai karena kepala daerah tidak hadir dalam paripurna penjelasan,” tegasnya.

Karena itu, rencana menggunakan Perkada tanpa penjelasan Bupati, tanpa pembahasan dengan DPRD, dan disertai permintaan rekayasa tanggal dianggap sebagai tindakan melanggar prosedur dan berpotensi cacat hukum.

“Menetapkan APBD melalui Perkada tanpa pembahasan berarti mengabaikan fungsi pengawasan legislatif dan merusak sistem check and balance,” ujarnya.

Golkar mengingatkan, APBD yang ditetapkan dengan cara demikian berpotensi dibatalkan dalam evaluasi dan merugikan masyarakat.

Fraksi Golkar DPRD Ende menyerukan agar semua fraksi menjaga kehormatan lembaga legislatif. Mereka menegaskan DPRD sudah bekerja cepat, tertib, dan taat aturan, sementara hambatan justru muncul akibat keterlambatan pemerintah daerah.

Megi menegaskan, keterlambatan penyusunan APBD 2026 bukan berasal dari DPRD, melainkan dari terlambatnya pengajuan Ranperda APBD, keterlambatan KU-PPAS, ketidakhadiran Bupati, serta permintaan penandatanganan persetujuan mundur.

“Fraksi Golkar tidak dapat menerima upaya melewati DPRD melalui Perkada. Jika pemerintah daerah tetap memaksakan langkah tersebut, DPRD bersama Fraksi Golkar siap menempuh langkah konstitusional demi menjaga kedaulatan legislatif dan kepentingan rakyat Kabupaten Ende,” tegasnya.

Megi Sigasare menegaskan bahwa Fraksi Golkar tidak dapat menerima permintaan pihak eksekutif yang mengusulkan agar nota persetujuan APBD ditandatangani dengan tanggal mundur, yakni 30 November 2025. Menurutnya, permintaan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan beberapa regulasi, antara lain UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Setiap dokumen negara wajib mencantumkan tanggal sesuai fakta hukum yang terjadi. APBD adalah dokumen publik yang tidak boleh direkayasa,” tegasnya.

Menurutnya, RPJMD ibarat kompas yang menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam berkarya selama lima tahun ke depan, sekaligus menjadi tolok ukur penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun, ia menyayangkan proses pembahasan yang dinilai terlalu singkat akibat keterlambatan pengajuan dari pihak eksekutif.

“RPJMD yang disepakati seharusnya realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan. Dokumen ini harus mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, dengan prioritas pada program yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Megi menilai RPJMD yang ada masih lemah dalam indikator kinerja, belum fokus pada sektor prioritas, dan sulit dievaluasi. Ia mencontohkan perlunya target yang jelas, seperti berapa kilometer jalan yang akan dibangun, luas sawah yang diairi, jumlah sekolah, atau pasar yang akan dibangun, termasuk target pembangunan nonfisik.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. “Pemerintah dan DPRD ibarat dua sayap yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti dua sisi mata uang, keduanya saling melengkapi demi kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan,” ujarnya.

Mengakhiri pandangannya, Megi menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar menerima RPJMD Ende 2025-2029 untuk dibahas lebih lanjut, sambil berharap kerja sama harmonis antara kedua lembaga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Ende.

Menanggapi pernyataan dari Ketua Fraksi Golkar, Bupati Ende Yosef Badeoda menyatakan pihaknya menerima dan menghargai masukan tersebut. Ia sepakat bahwa RPJMD idealnya harus memiliki indikator yang jelas dan terukur.

Menurut Yosef, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Ende merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, kedua lembaga perlu menjalin kemitraan strategis untuk mewujudkan program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Desakan ini muncul karena deadline (tenggat waktu) yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI hanya berlaku hingga akhir 2025.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare, dalam rapat paripurna Selasa (12/8/2025) siang, mengingatkan bahwa KLHK telah melarang penggunaan TPA Rate.

Pasalnya, lokasi tersebut masih menerapkan sistem open dumping atau penimbunan dan pembakaran sampah yang tidak ramah lingkungan.

Maria menegaskan, KLHK memberi waktu setahun kepada Pemda Ende untuk menyiapkan TPA baru yang memenuhi standar sanitary landfill.

“Deadline waktu yang diberikan sudah semakin dekat. Bagaimana perkembangan penetapan lahan baru? Mohon penjelasan Pak Bupati,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ende Yosef Badeoda menjelaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah meninjau sejumlah lokasi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare menyebutkan bahwa, untuk menjadi tuan rumah yang baik, dibutuhkan kesiapan anggaran yang memadai.

Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah mengajukan anggaran penyelenggaraan ETMC maupun anggaran bagi Perse Ende sebagai peserta, maka Fraksi Golkar menyatakan kesiapannya untuk membahas dan mengkaji pengajuan tersebut dalam mekanisme pembahasan APBD.

“Kami akan mendukung penuh, sepanjang proses penganggaran dilakukan sesuai dengan tahapan, mekanisme, dan regulasi yang berlaku,” kata Megi Sigasare dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Rabu 6 Agustus 2025.

Tak hanya dari APBD, Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi apabila pemerintah menjajaki sumber pendanaan alternatif di luar anggaran daerah, seperti melalui kerja sama sponsor, bantuan CSR, atau bentuk dukungan lain yang sah dan transparan. Menurut mereka, langkah ini akan sangat membantu efisiensi fiskal daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Megi Sigasare usai pidato perdana Bupati Ende Yoseph Badeoda di ruang rapat paripurna DPRD Ende, Kamis 6 Maret 2025 siang.

Politisi senior Golkar itu mengungkapkan, bukan tanpa alasan Fraksi Golkar DPRD Ende berkomitmen mengawal jalannya roda pemerintahan yang baru tersebut. Hal itu dilakukan supaya pembangunan yang akan dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Megi Sigasare menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Ende yang baru agar menerapkan prinsip pembangunan daerah yang berkelanjutan. Program pembangunan daerah tidak selalu harus dimulai dari titik nol lagi.

“Kalau cara pandang pemerintah seperti itu, maka daerah ini tidak akan maju dan mandiri, karena pemimpin baru akan kembali dari nol lagi. Yang harus dilakukan kalau ada hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dapat diteruskan. Begitu juga kalau ada hal baik yang belum dituntaskan oleh pemerintah sebelumnya, dituntaskan dengan menggunakan metode yang baru, agar ada percepatannya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah membangun lima ruas jalan paralel. Pembangunan lima ruas jalan tersebut dilakukan untuk menghubungkan wilayah utara-selatan Kabupaten Ende dan membuka akses ke daerah produktif yang terpencil dan pedalaman, serta melewati batas antar kecamatan.