Setelah sekitar satu jam lebih melakukan pertemuan dengan aparat desa, BPKAD Ende, Dinas PMD Ende, dan BPJS Kesehatan Ende di ruang rapat Bupati Ende, Rabu 3 Juli 2024 akhirnya menemui titik terang.

Kepada rakyatflores.com, Penjabat Bupati Ende, Gusty Ngasu mengatakan bahwa, pengajuan pencairan ADD telah dilakukan oleh Dinas PMD Ende kepada BPKAD Ende pada tanggal 24 Juni 2024 yang lalu.

Setelah menerima surat pengajuan dari Dinas PMD Ende, pihak BPKAD Ende langsung menerbitkan SP2D pada tanggal 28 Juni 2024.

Meski SP2D sudah diterbitkan, namun belum dapat dicairkan karena adanya tagihan terkait iuran BPJS Kesehatan Ende, sementara pencairan dilakukan melalui tiga bank antara lain BNI, BRI, dan Bank NTT.

“Nah yang 44 desa yang mau bayar ke bank NTT, dia harus membayar seluruh iuran yang masuk dalam peserta BPJS tapi aplikasinya tolak,” ungkapnya.

]]> https://rakyatflores.com/opini/suara-redaksi-gaji-aparat-desa-di-ende-enam-bulan-belum-dibayar-siapa-yang-salah/ Sun, 23 Jun 2024 15:19:23 +0000 https://rakyatflores.com/?p=813 Oleh Tommy M. Nulangi

Pemred rakyatflores.com

RAKYATFLORES.COM | ENDE-
Beberapa hari belakangan ini, publik Ende dihebohkan dengan pemberitaan mengenai gaji aparat desa yang belum dibayar selama enam bulan terhitung sejak Januari hingga Juni 2024.

Berita ini diangkat rakyatflores.com,  Selasa 18 Juni 2024 karena atas dasar keprihatinan dan kepedulian media ini terhadap kehidupan aparat desa yang telah bekerja tak kenal lelah tanpa uang selama enam bulan.

Bayangkan dalam kondisi seperti itu, bagaimana kehidupan rumah tangga dari aparat desa. Mereka pasti alami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditengah tugas dan tanggungjawab yang besar.

Karena gaji mereka belum dibayar, aparat desa kemudian marah. Mereka marah kenapa pemerintah daerah tak kunjung mencairkan ADD yang didalam terdapat pos anggaran untuk gaji aparat desa.

Pemerintah dalam hal ini Dinas PMD beralasan bahwa belum dicairkan ADD karena masih banyak desa yang belum melengkapi dokumen wajib seperti APBDes dan SPJ kepala desa.

Dari 255 desa di Kabupaten Ende, baru 44 desa yang telah melengkapi semua dokumen wajib kepada Dinas PMD Ende pada bulan Mei 2024 lalu.

]]> https://rakyatflores.com/regional/sudah-enam-bulan-gaji-tak-kunjung-dibayar-aparat-desa-di-ende-hanya-terima-gaji-rp-22-juta-per-bulan/ Sat, 22 Jun 2024 11:40:01 +0000 https://rakyatflores.com/?p=785 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Aparat desa di Kabupaten Ende hanya menerima gaji pokok sebesar Rp. 2,2 juta perbulannya. Padahal seharusnya mereka menerima gaji pokok sebesar 120 persen setara dengan gaji ASN golongan 2A atau sekitar Rp. 2,4 juta.

Anggota DPRD Ende, Bento menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Ende dengan sejumlah aparat desa di Ruang Paripurna DPRD Ende pada, Jumat 21 Juni 2024 sore.

Politisi senior Demokrat Ende ini menegaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. Didalam aturan tersebut telah mengatur besaran gaji aparat desa.

Namun, pemerintah daerah justru mengangkangi peraturan pemerintah. tersebut, padahal seharusnya daerah tidak serta merta memotong besaran gaji pokok tersebut karena gaji pokok adalah hak dari aparat desa.

“Pertanyaan saya sederhana, apakah kita mau tidak kalau gaji pokok kita ini dipotong seperti aparat desa ini. Bupati mau tidak gajinya dipotong. ASN mau tidak gajinya dipotong. Gaji pokok tidak boleh dipotong karena itu adalah hak mereka,” tegasnya.

Bento menegaskan bahwa, jika diakumulasikan besarnya kekurangan gaji pokok aparat desa dari tahun 2019 hingga saat ini maka angkanya dapat mencapai miliaran rupiah.

“Hampir Rp. 60 miliar itu. Ini bukan angka yang sedikit. Ini angka yang besar yang seharusnya didapat oleh teman-teman aparat desa,” ujarnya.

Sebab, 44 desa tersebut telah menyelesaikan dokumen wajib yakni APBDes dan SPJ kepala desa sejak bulan Mei 2024 yang lalu.

“Seharusnya ADD sudah mampir ke bendahara desa sehingga aparat desa sudah menikmati. Tapi kenapa belum disalurkan ke bendahara desa,” ungkap politisi senior PDI Perjuangan itu dalam rapat dengar pendapat dengan aparat desa di ruang paripurna DPRD Ende, Jumat 21 Juni 2024 siang.

Ia mengatakan, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah khususnya BKAD untuk belum menyalurkan ADD kepada 44 desa tersebut karena semua dokumen wajib sudah diselesaikan.

“Segera bayarlah. Selesaikan dulu mereka 44 desa. Yang mirisnya masih ada 211 desa yang baru selesaikan menyelesaikan dokumen mereka. Ini juga harus dipikirkan,” ujarnya.

Silvi menambahkan, sebenarnya Komisi I DPRD Ende menginginkan supaya gaji aparat desa dibayar setiap bulan. Namun hal itu tidak serta merta karena harus ada payung hukum yang mendasarinya.

]]> https://rakyatflores.com/regional/dinas-pmd-ende-akhirnya-buka-suara-soal-gaji-aparat-desa-yang-belum-dibayar-selama-enam-bulan/ Thu, 20 Jun 2024 05:07:32 +0000 https://rakyatflores.com/?p=719 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ende akhirnya buka suara terkait gaji aparat desa yang belum dibayar selama enam bulan sejak Januari-Juli 2024.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Ende Peter TH. Tanoel mengungkapkan bahwa, pengelolaan keuangan desa merupakan satu sistem yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Siklus tersebut sebenarnya terus berlangsung hingga kembali ke awal lagi. Keterlambatan proses penyaluran keuangan disebabkan karena adanya ketidaktertiban. Jika siklusnya tertib, maka penyaluran keuangan desa menjadi tertib.

“Kalau APBDesnya belum ada tidak mungkin kami mengajukan. Karena siltap dan tunjangan melekat dalam ADD. Masuk dalam postur APBD. Jadi ada keterkaitannya,” jelasnya.

Ia mengaku, pihaknya juga sudah mengajukan untuk pencairan bagi 44 desa pada bulan Mei lalu yang sudah lebih dahulu menyelesaikan dokumen. Terkait kendalanya apa sampai belum dilakuan pencairan, hal itu merupakan kewenangan pihak keuangan.

“Kalau tahun lalu kita sangat cepat. Tidak sampai bulan Juli. Bahkan 2022 kita paling cepat. Karena ada 50 desa yang menjadi pemicu sehingga kita bisa cepat,” ujarnya.

Salah seorang pengurus APDESI Pusat yang enggan namanya disebutkan oleh rakyatflores.com mengatakan bahwa, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ada kaitannya dengan dokumen dana desa yang akan diposting dalam omspam.

Penyerahan dokumen wajib seperti APBDes dan SPJ Kepala Desa kepada dinas hanya berlaku untuk pencairan dana desa saja sehingga tidak benar bahwa hal tersebut berkaitan dengan kinerja aparat desa.

“Kami kesal saja karena seakan-akan kami di desa ini kinerjanya tidak baik. Ternyata di Ende ini banyak desa yang mendapat dana kinerja dari Kemenkeu dan Kemendes,” ujar pengurus Pusat APDESI yang juga menjabat sebagai salah seorang kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Ndona ini.

Ia menjelaskan, sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 lalu yang menjadi bagas akhir awal hampir semua desa yang sudah menyerahkan dokumen wajib tersebut. Hanya tersisa sekitar 177 desa gang belum menyerahkan dokumen kepada dinas.

“Kalau melihat kinerja, kenapa sampai saat ini belum ADD disalurkan. Bahkan dokumen-dokumen ini menjadi alasan penyaluran ADD yang didalamnya ada sedikit penghasilan bagi aparat desa. Bahkan terakhir tadi tinggal satu desa saja yang belum diupload dokumen itu. Dan itu bukan menjadi alasan untuk penyaluran ADD,” ujarnya.

]]> https://rakyatflores.com/regional/politisi-psi-ende-sebut-bayar-gaji-aparat-desa-perenam-bulan-tidak-manusiawi-harusnya-setiap-bulan/ Wed, 19 Jun 2024 09:34:20 +0000 https://rakyatflores.com/?p=706 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Politisi PSI Kabupate Ende yang juga Anggota DPRD Ende terpilih periode 2024-2029 Anselmus Kaise menilai pemerintah kabupaten Ende keliru dalam penerapan aturan pembayaran penghasilan tetap aparat desa hingga enam bulan sekali.

Dikatakannya, regulasi perbub pengelolaan keuangan desa harus direvisi karena mestinya pembayaran penghasilan tetap aparat desa harus dieksekusi setiap bulan.

“Mereka bekerja setiap hari setiap bulan. Kenapa bayar gaji tunggu bulan ke enam dan bahkan lebih. Ini tidak manusiawi. Kepala desa dan aparat desa itu punya tamu setiap hari. Indikator apa sampai enam bulan baru di bayar,” tegas mantan jurnalis senior Ekora NTT tersebut.

Ansel mengatakan, temuan kondisi lapangan yang sering dikeluhkan oleh aparat desa adalah siltap. Keterlambatan progres pembayaran sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat desa dalam pembangunan desa maupun pengelolaa administrasi desa.

Dia mengusukan, dalam rangka transformasi pengelolaan keuangan pemerintah desa, Pemerintah kabupate Ende perlu membuat terobosan dan inovasi dalam sistem pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa langsung ke rekening aparat desa.

Upaya ini dilakukan sebagai salah satu wujud implementasi dalam azas tata pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.