Kehadiran Tim Biro ORTALA Setjen Kemenag yang dipimpin oleh Luqman Hakim, Hasyim Khumaedi, Kisman Supriyatna, dan Ari Batini ini diterima langsung oleh Kepala SMAKN Ende Rofinus Meja.

Mereka melakukan evaluasi kelembagaan pasca perubahan bentuk sekolah dari yang sebelumnya SMAK St. Thomas Morus menjadi SMAKN Ende. Hasil evaluasi dalam kegiatan kunjungan ini akan dijadikan dasar pertimbangan penegerian SMAK swasta lainnya yang berada di Indonesia.

Kunjungan Biro ORTALA Setjen Kemenag RI kali ini didampingi oleh Pengembang Teknologi Pembelajaran Subdit Pendidikan Menengah yang juga Ketua Tim Percepatan SMAKN Ende Unggul, Yosephina Sianti Djeer.

Hadir pula dalam kunjungan ini yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende yang diwakili oleh Kepala Seksi Pendidikan Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Flavianus Lepa, Analis Pengembangan Peserta Didik pada Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Subdit Pendidikan Menengah Melki Pangaribuan, dan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Hj. M. Hadisyafani Mapawa, serta para guru dan pegawai SMAKN Ende.

Kepala SMAKN Ende, Rofinus Meja dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim Biro ORTALA Setjen Kemenag yang sudah berkunjung ke SMAKN Ende. Menurut Rofinus, kunjungan tim ORTALA Setjen Kemenag ini adalah kunjungan perdana pasca SMAK St. Thomas Morus dinegerikan menjadi SMAKN Ende.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya anggota FKUB Ende, tokoh agama dan pemuka agama, anggota organisasi keagamaan, akademisi, tokoh pemuda lintas agama, dan tokoh perempuan lintas agama.

Ketua Panitia Kegiatan, Ahmad Perdana Mosa Basa dalam laporannya mengatakan, maksud selenggarakan kegiatan tersebut pertama, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah tentang kerukunan antar umat beragama.

Kedua, membangun pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama dan memperkuat internalisasi konsep moderasi beragama.

Ketiga, memahami secara mendalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam mengaplikasikannya ditengah masyarakat kita yang beragam kepercayaan dan agama.

Sementara itu, tujuan dari kegiatan tersebut yakni memberikan input dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah masyarakat antar umat beragama di daerah, terciptanya persamaan persepsi dalam menyelesaikan permasalah yang terjadi tentang kerukunan umat beragama ditengah masyarakat.