Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pedagang menyampaikan dampak yang mereka rasakan setelah penggusuran. Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak dipindahkan dari lokasi sebelumnya.

Salah satu keluhan utama yang disampaikan yakni terkait rencana pemerintah menyediakan gerobak dorong bagi pedagang. Menurut mereka, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.

“Kami tinggal di daerah gunung. Barang dagangan kami berat, apalagi kami perempuan. Bagaimana kami harus mendorong gerobak setiap hari?” ungkap salah seorang pedagang.

Keluhan lain juga datang dari pelaku usaha tambal ban yang mempertanyakan keberlanjutan usaha mereka jika harus berpindah menggunakan konsep gerobak.

Pengumuman tersebut dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang menetapkan tiga besar untuk masing-masing jabatan pada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Seleksi, Gabriel Dala, menjelaskan bahwa proses seleksi diikuti oleh puluhan peserta dengan tahapan yang cukup ketat.

“Jumlah pendaftar awal sebanyak 87 orang, namun yang memasukkan berkas hanya 69 orang. Dari jumlah tersebut, 60 orang dinyatakan lolos administrasi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, dari 60 peserta tersebut, hanya 40 orang yang benar-benar mengikuti seluruh tahapan seleksi. Hal ini disebabkan adanya peserta yang mendaftar pada dua OPD sekaligus.

Para peserta kemudian mengikuti serangkaian tahapan seleksi, termasuk uji kompetensi manajerial. Hasil akhir seleksi tersebut menghasilkan 21 nama yang direkomendasikan oleh BKN sebagai tiga besar untuk masing-masing jabatan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, penggusuran awalnya dijadwalkan pukul 09.00 Wita, namun tertunda hingga sekitar pukul 13.00 Wita. Penundaan terjadi akibat penolakan dari imam SVD, warga setempat, serta aktivis PMKRI Ende yang meminta agar dilakukan dialog terlebih dahulu.

Pater Erik, SVD yang hadir mewakili Provinsial SVD Ende, menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan meminta aparat menunda penggusuran dan mengedepankan mediasi antara semua pihak terkait, termasuk SVD Ende.

Namun, di tengah upaya tersebut, petugas justru mendatangkan alat berat ke lokasi. Kehadiran alat berat memicu ketegangan karena dinilai tidak sejalan dengan harapan warga yang menginginkan dialog terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Ende Tengah yang berlangsung di Mau-Mau Cafe, Jalan El Tari, Kota Ende, Kamis (12/2/2026).

“Saya berharap PAD itu tidak memberatkan masyarakat yang sudah mengalami situasi berat. Jangan sampai masyarakat terus dibebani dengan berbagai pungutan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ende itu menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mencari terobosan lain dalam meningkatkan PAD tanpa harus mengandalkan pungutan kecil dari masyarakat.

Ia bahkan mengaku telah menyampaikan langsung kepada Bupati Ende agar pemerintah lebih fokus menggali potensi PAD yang lebih besar dan produktif.

“Tidak perlu memikirkan yang Rp. 2.000 atau Rp. 3.000. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati agar memikirkan sumber PAD yang lebih besar,” jelasnya.

Paskalis yang juga merupakan putra asal Kabupaten Nagekeo, mengatakan bahwa lonjakan harga tiket tersebut sangat memberatkan masyarakat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

Menurutnya, ETMC bukan hanya momentum untuk mendorong dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal saja tetapi sebagai wadah hiburan bagi masyarakat kecil. Karena itu, kebijakan menaikkan harga tiket dianggap tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan ETMC.

“Ini jelas membebani masyarakat. Masa tiket naik hampir dua kali lipat dari pertandingan sebelumnya? Pemda dan panitia jangan begitu dong. Ini sama saja tidak memberi kesempatan bagi masyarakat kecil untuk menyaksikan pertandingan,” tegasnya.

Paskalis menilai, apabila harga tiket tetap dinaikkan, maka hanya masyarakat yang mampu yang bisa masuk ke stadion. Kondisi ini akan menciptakan kesenjangan, karena masyarakat biasa tidak akan mampu membeli tiket dan akhirnya tidak dapat menikmati atmosfer ETMC.

Dorongan tersebut disampaikan AWK dalam kegiatan Kolaborasi dan Advokasi Program Swasembada Pangan Kabupaten Ende bersama DPD RI, Kementerian Pertanian, dan Pemda Ende yang berlangsung di Aula Kantor Camat Wewaria, Selasa, 18 November 2025.

Dalam kesempatan itu, AWK menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap isu ketahanan pangan nasional, khususnya swasembada beras dan jagung. Melalui program CSR, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,9 triliun dengan target membuka hingga 3 juta hektare sawah baru di seluruh Indonesia.

“Ini program baik sekali. Cetak 3 juta hektar sawah. Ketika ada lahan, kita data dan langsung usulkan. Omong kasarnya, kita siapkan lahan dan kerja, pemerintah yang biayai semuanya,” tegas AWK.

Hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Ende yang beragendakan pengambilan keputusan atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ende 2025-2029, Rabu 13 Agustus 2025.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Fransiskus Taso ini dihadiri Bupati Ende Yoseph Benediktus Badeoda, Wakil Bupati Dominikus Minggu Mere, anggota DPRD, dan sejumlah pejabat daerah.

Dalam kesempatan itu, Vinsensius menyoroti dua sektor penting yang dinilai masih menghadapi persoalan serius. Menurutnya, meski Dukcapil Ende kerap meraih penghargaan berkat program inovasi pelayanan, kenyataan di lapangan masih memprihatinkan.

Masyarakat harus mengantre sejak pukul 04.00 dini hari untuk mendapatkan nomor layanan, bahkan kerap menunggu berbulan-bulan hanya untuk mencetak KTP. Ketiadaan blanko dan tinta printer menjadi keluhan berulang setiap tahun.

“Di satu sisi kita bangga menerima penghargaan, tapi di sisi lain kita menyaksikan perjuangan pilu rakyat yang harus mengantre panjang, lapar, lelah, bahkan menangis demi mendapatkan dokumen kependudukan,” tegasnya.

Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati Ende memberi perhatian serius agar masalah ini tidak lagi terulang.

Vinsen juga menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD Ende dan Rumah Sakit Pratama Tanali yang dinilainya masih jauh dari ideal. Minimnya tenaga medis, khususnya dokter, serta kesulitan pasien mendapatkan obat-obatan menjadi keluhan utama masyarakat. Bahkan, pasien dengan KIS pun sering diminta membeli obat sendiri di luar rumah sakit.

“Begitu sulitkah rumah sakit kita menyediakan obat bagi pasien? Sementara Rumah Sakit Pratama Tanali pun belum berwajah rumah sakit, tapi masih seperti puskesmas,” kritiknya.

Selain itu, ia juga mendorong pentingnya segera mengisi jabatan kepala dinas yang masih kosong, termasuk di Dinas Kesehatan. Proses seleksi dan pengangkatan pejabat harus segera dilakukan demi kelancaran pelayanan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Desakan ini muncul karena deadline (tenggat waktu) yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI hanya berlaku hingga akhir 2025.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare, dalam rapat paripurna Selasa (12/8/2025) siang, mengingatkan bahwa KLHK telah melarang penggunaan TPA Rate.

Pasalnya, lokasi tersebut masih menerapkan sistem open dumping atau penimbunan dan pembakaran sampah yang tidak ramah lingkungan.

Maria menegaskan, KLHK memberi waktu setahun kepada Pemda Ende untuk menyiapkan TPA baru yang memenuhi standar sanitary landfill.

“Deadline waktu yang diberikan sudah semakin dekat. Bagaimana perkembangan penetapan lahan baru? Mohon penjelasan Pak Bupati,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ende Yosef Badeoda menjelaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) telah meninjau sejumlah lokasi.

Kepala Bank NTT Cabang Ende, Ketut Edy Suryantha, mengungkapkan informasi ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Ende pada Senin, 23 Juni 2025.

Ia menegaskan bahwa deviden tersebut disalurkan sebagai bentuk pembagian hasil atas investasi daerah yang secara akumulatif telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir.

“Di bulan Mei kemarin sudah kami setorkan. Ini menjadi kontribusi langsung Bank NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Ende,” jelas Edy.

Selain setoran deviden, Bank NTT juga telah menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pada Januari 2025, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende mengajukan CSR untuk pengadaan dua unit motor sampah dan tong sampah besar senilai Rp 270 juta. Dana tersebut telah diserahkan secara simbolis dalam momen peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025.

Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan pemda Ende belum melakukan pembayaran uang kepada rekanan padahal mereka sudah menyelesaikan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, MH dalam konferensi pers di Kantor Kejari Ende, Kamis 24 April 2025 sore.

Zulfahmi mengatakan, proses penyelidikan tersebut ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyelidikan dengan Nomor: PRINT-04/N.3.14/Fd.1/03/2025 yang diterbitkan oleh tim penyelidik pidana khusus (pidsus) Kejari Ende pada tanggal 27 Maret 2025 lalu.

Dalam penyelidikan tersebut, pihaknya telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan pada lima pejabat OPD di lingkup pemda Ende.

Lima pejabat tersebut antara lain Kepala Dinas Kesehatan Ende, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas PUPR, dan Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Ende.