PMKRI menilai Pemda Ende tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengambil alih lahan yang saat ini ditempati keluarga Robert Ruddy De Hoog.

Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Tarot, menyampaikan sikap tersebut usai menerima pengaduan dari keluarga Robert Ruddy De Hoog terkait rencana penertiban lahan oleh pemerintah.

Pemerintah Kelurahan Potulando sebelumnya telah melayangkan surat bernomor 400/0007/07/11/2026 tentang imbauan pengosongan lokasi kepada pihak keluarga.

Menurut Daniel, langkah pengosongan atau eksekusi yang direncanakan pemerintah dilakukan secara sepihak, karena tidak ada putusan pengadilan maupun dasar hukum yang jelas.

“Eksekusi Pemda Ende terhadap tanah milik Ibu Adriana Sadipun bersifat sepihak karena tidak ada putusan pengadilan. Kami PMKRI Ende menolak eksekusi yang akan dilakukan,” tegas Daniel saat melakukan pendampingan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musrenbang RKPD Kecamatan Ende Tengah yang berlangsung di Mau-Mau Cafe, Jalan El Tari, Kota Ende, Kamis (12/2/2026).

“Saya berharap PAD itu tidak memberatkan masyarakat yang sudah mengalami situasi berat. Jangan sampai masyarakat terus dibebani dengan berbagai pungutan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Ende itu menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mencari terobosan lain dalam meningkatkan PAD tanpa harus mengandalkan pungutan kecil dari masyarakat.

Ia bahkan mengaku telah menyampaikan langsung kepada Bupati Ende agar pemerintah lebih fokus menggali potensi PAD yang lebih besar dan produktif.

“Tidak perlu memikirkan yang Rp. 2.000 atau Rp. 3.000. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Bupati agar memikirkan sumber PAD yang lebih besar,” jelasnya.

Syukri menyinggung tragedi meninggalnya adik Bastian di Kabupaten Ngada sebagai refleksi keras bagi negara dan pemerintah daerah. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan masih rapuhnya pranata sosial, khususnya bagi anak-anak yang hidup di wilayah pedalaman Kabupaten Ende.

Anak-anak di Ende, kata Syukri, masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar, seperti akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur dasar yang manusiawi.

Secara faktual Kabupaten Ende masih memiliki banyak wilayah yang tergolong tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun ironisnya, prioritas anggaran justru diarahkan pada pembangunan yang bersifat simbolik dan estetis ketimbang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Komitmen ini disampaikan Ketua Kadin Ende, Syarifudin Jufri, saat menghadiri launching dapur MBG yang dikelola Yayasan Ende Generasi Bergizi, Senin 1 September 2025 pagi.

Menurut Syarifudin, kehadiran dapur MBG menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Di dalam swasta itu ada UMKM, nelayan, petani, dan peternak. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik,” ujarnya.

Ia menilai, pertumbuhan penerima manfaat MBG di Ende masih tertinggal dibanding daerah lain, yakni baru sekitar 13 ribu orang. Padahal, sebagai kota pelajar, semestinya Ende memiliki lebih banyak dapur MBG.

“Kalau pemerintah berencana membangun lagi, kami dari Kadin siap memfasilitasi, baik dari yayasan maupun operasional,” tegasnya.

Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Ende, Anselmus Kaise, memberikan pernyataan kritis. Ia mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya telah mengingatkan pemerintah dalam rapat paripurna mengenai rendahnya penyerapan anggaran. Saat itu, pemerintah menyebutkan bahwa realisasi besar-besaran akan terjadi pada Agustus hingga Oktober.

“Sebagai anggota DPRD, kami ingatkan jangan sampai rendahnya penyerapan tahun ini berujung pada silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), karena itu akan merugikan pemerintah dan rakyat akibat program yang tidak berjalan,” kata Anselmus, Kamis 29 Agustus 2025.

Meski demikian, ia tetap optimis bahwa sisa empat bulan ke depan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat eksekusi program. DPRD, kata Anselmus, akan terus mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, segera mengeksekusi kegiatan sesuai alokasi anggaran.

“Pengamatan kami, di Dinas PU masih ada proyek infrastruktur dari DAU dan DAK yang sedang dalam tahap pelelangan. Pemerintah harus segera mempercepat proses ini agar tidak menimbulkan silpa,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti kendala lain yang dihadapi, yakni regulasi terkait Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang efisiensi belanja. Menurutnya, meski APBD murni reguler sudah diputuskan bersama DPRD pada akhir 2024, eksekusi di lapangan belum bisa berjalan karena menunggu Perkada.

“Di paripurna, kami sudah dorong percepatan Perkada agar program segera terlaksana. Indikator keberhasilan pemerintah ada pada realisasi anggaran, khususnya belanja modal, bukan hanya belanja rutin,” ujarnya.

Sebagai pimpinan komisi, Anselmus menegaskan DPRD akan terus mengawal agar pemerintah fokus mengeksekusi program yang sudah tercantum dalam APBD. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya anggaran mengendap dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ende, Filomena Ire, belum berhasil dikonfirmasi terkait informasi tersebut. Saat didatangi ke ruang kerjanya, staf menyampaikan bahwa ia sedang berada di Kupang. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pun hingga kini belum mendapat balasan.

Akibatnya, potensi penerimaan daerah ikut berkurang, termasuk dari sektor jasa konstruksi fisik dan pajak mineral bukan logam.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada, Benediktus Lagho, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (27/8/2025) di ruang sidang DPRD Ngada.

Bene Lagho yang juga anggota DPRD Dapil Golewa Raya ini menjelaskan, target pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 sebesar Rp 913,13 miliar, atau turun Rp 56,06 miliar dibanding APBD induk 2025 yang mencapai Rp 969,19 miliar.

Rincian pendapatan daerah tersebut antara lain PAD: Rp 71,50 miliar (naik Rp 6,9 miliar dari proyeksi awal Rp 64,58 miliar). Pendapatan transfer: Rp 833,60 miliar (turun Rp 62,39 miliar dari target awal Rp 896,99 miliar). Lain-lain pendapatan yang sah: Rp 8,02 miliar (naik Rp 405 juta, terutama dari penyesuaian dana JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Tokoh masyarakat, Kristoforus Feto, mengatakan warga sudah menunggu terlalu lama. Menurutnya, berbagai persyaratan administratif sudah dipenuhi, termasuk penyediaan tanah untuk kantor desa dan kebun desa.

“Kami masyarakat sepertinya sudah jenuh menunggu. Semua persyaratan sudah siap, tinggal pemerintah yang menindaklanjuti,” tegas Kristoforus.

Senada dengan itu, Penjabat Desa Persiapan Raja Ola, Anselmus Lalo Uma, juga meminta kejelasan status desa. Ia mengaku mengalami dilema karena ketiadaan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Saya akan pensiun tahun depan. Kalau proses pendefinitifan belum tuntas, maka otomatis harus ada pergantian pejabat desa baru,” ungkap Anselmus.

Bahkan, pihak BMKG juga telah mengambil langkah mitigasi yang harus dilakukan yakni pembatasan aktivitas luar ruangan, menggunakan masker dan menggunakan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan.

Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Ende, Maria Margaretha Sigasare juga menjadi salah satu orang yang ikut mengkhawatirkan kondisi anak-anak di sekolah.

Ia mempertanyakan, dengan kondisi kabut heze yang melanda Ende apakah anak-anak di sekolah nyaman belajar dengan kondisi kabut heze dan suhu udara yang meningkat?

Menurutnya, jika kegiatan belajar anak-anak disekolah tidak nyaman dan fokus belajar menjadi terganggu, maka pemerintah daerah harus secepatnya mengambil kebijakan.

“Kita khawatir jangan sampai anak-anak tidak fokus belajar dengan kondisi cuaca yang panas dan kabut seperti ini. Sama saja mereka datang ke sekolah tapi belajar tidak nyaman,” ujarnya.

Asisten I Setda Nagekeo, Emanuel Ndun didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Nagekeo Silvester Teda Sada menyampaikan hal itu dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada, Senin 23 September 2024 di Lapangan Berdikari Mbay.

Asisten I Setda Nagekeo, Emanuel Ndun mengatakan bahwa, program pemerintahan sebelumnya menjadikan sektor pertanian dan sektor pariwisata menjadi leading sektor atau sektor unggulan karena mendatangkan perekonomian yang tidak berkesudahan.

Kedua sektor tersebut dianggap menjadi sektor yang prospektif dan kompetitif dalam mendatangkan perekonomian bagi daerah.

Menurutnya, Festival Nagekeo One Be merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Pemda untuk mensosialisasikan seluruh keunggulan Nagekeo baik itu keunggulan kompetitif (budaya) maupun keunggulan komparatif (kekhasan) yang ada di Kabupaten Nagekeo.

Menurutnya, keunggulan dari Nagekeo tersebut harus diketahui oleh dunia luar melalui teknologi informasi yang berkembang saat ini supaya menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk datang ke daerah tersebut.