Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pedagang menyampaikan dampak yang mereka rasakan setelah penggusuran. Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak dipindahkan dari lokasi sebelumnya.

Salah satu keluhan utama yang disampaikan yakni terkait rencana pemerintah menyediakan gerobak dorong bagi pedagang. Menurut mereka, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan.

“Kami tinggal di daerah gunung. Barang dagangan kami berat, apalagi kami perempuan. Bagaimana kami harus mendorong gerobak setiap hari?” ungkap salah seorang pedagang.

Keluhan lain juga datang dari pelaku usaha tambal ban yang mempertanyakan keberlanjutan usaha mereka jika harus berpindah menggunakan konsep gerobak.

Aksi penolakan tersebut datang dari umat Paroki St. Eduardus Nangapanda, masyarakat Asat Paumere, serta warga Desa Sanggazozo yang menilai aktivitas tambang telah merusak lingkungan alam di wilayah mereka.

AWK mengaku mengikuti perkembangan penolakan tersebut dan memberikan apresiasi kepada masyarakat Nangapanda yang dinilainya kritis serta peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Menurutnya, warga Nangapanda selama ini dikenal konsisten dalam memperjuangkan kepentingan bersama, khususnya ketika menyangkut kelestarian lingkungan sebagai dampak pembangunan.

AWK menegaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan, prinsip keterlibatan masyarakat harus dikedepankan. Ia menilai, dampak negatif yang mungkin timbul dari sebuah proyek semestinya disampaikan secara terbuka kepada warga terdampak.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Pastor Paroki St. Eduardus Nangapanda RD. Fransiskus Xaverius Gado Tonda, Pastor Vikaris, Dewan Pastoral Paroki (DPP) St. Eduardus Nangapanda, Kepala Suku Paumere Yohanes Berckmans Beke, serta warga Desa Sanggazozo yang terdampak langsung aktivitas tambang.

Kepala Suku Paumere, Yohanes Berckmans Beke mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang. Ia menyebut, aktivitas galian C dan AMP telah menyebabkan kerusakan yang berdampak pada lahan perkebunan warga yang terkikis banjir.

Universitas Flores merupakan universitas pertama di NTT bahkan di wilayah Indonesia Timur yang melakukan kerja sama dengan Water Hub Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Angelius menyampaikan terima kasih kepada Water Hub Indonesia yang telah bersedia datang ke Universitas Flores untuk melakukan MoU dan launching mesin water hub ini.

“Universitas Flores adalah almamater saya dan saya pikir kesadaran ekologis ini perlu kita mulai dari lembaga pendidikan tinggi. Terima kasih Pak Rektor atas respons yang luar biasa”, ungkap Angelo.

Angelius mengapresiasi semangat green campus di Universitas Flores ini. Kampus perlu terlibat secara langsung untuk mengurangi sampah plastik dengan meminimalisir penggunaan produk plastik seperti Air Minum dalam Kemasan (AMDK).

Hal ini disampaikan AWK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI dengan Manajemen PT Perindo, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

“Sebagai perusahaan milik negara, PT Perindo tidak boleh kalah dari perusahaan ikan swasta. Tapi sampai hari ini, tidak ada satu jejak pun dari kalian di NTT. Saya kecewa dan bingung kenapa daerah kami tidak dilirik,” tegas AWK.

Senator AWK menegaskan, NTT merupakan provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar. Karena itu, sudah seharusnya PT Perindo hadir dan memberikan perhatian lebih terhadap para nelayan di wilayah tersebut.

“Kami provinsi kepulauan, Pak. Harusnya PT Perindo melihat potensi besar ini. Tapi sampai sekarang tidak ada perhatian sama sekali. Saya tidak tahu naluri bisnis perusahaan ini bagaimana,” ujarnya dengan nada kecewa.

Menurut AWK, keterlibatan KDMP sangat penting karena selama ini petani di Nusa Tenggara Timur (NTT) kesulitan mengakses pupuk subsidi akibat terbatasnya jangkauan kios pengecer.

“Jangkauan petani ke pengecer terlalu jauh. Pupuk subsidi merupakan tanda kehadiran negara, jadi sudah seharusnya negara lebih dekat dengan rakyat,” tegas AWK.

Ia mencontohkan, saat ini hanya terdapat 114 kios pengecer di seluruh wilayah NTT. Dengan kondisi topografi perbukitan dan karakter kepulauan, jumlah tersebut dinilai sangat tidak memadai.

AWK menilai, penyaluran pupuk subsidi bisa menjadi solusi konkret untuk memperkuat peran KDMP yang selama ini masih kebingungan menentukan jenis usaha yang dapat dijalankan.

Kegiatan diawali dengan perayaan ekaristi yang dipimpin Pastor Paroki Wonda, RD. Yohanes Senda. Dalam sambutannya, Romo John menyebut kehadiran AWK sebagai momentum yang istimewa, karena baru pertama kali bertatap muka langsung meski telah sering mendengar kiprahnya.

“Senator Angelo adalah politisi muda yang tidak hanya peduli, tapi juga solider terhadap kebutuhan umat. Ia hadir bukan hanya sebagai pejabat negara, tetapi juga sebagai warga gereja yang mengamalkan nilai-nilai iman dalam tindakan nyata,” ujar Romo John.

Ia menambahkan, kehadiran dan bantuan yang diberikan AWK diharapkan tidak hanya membantu renovasi secara fisik, tetapi juga memperkokoh bangunan iman umat.

Hal senada disampaikan Ketua Stasi Liabeke, Romanus Ndoje. Ia menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan dukungan konkret yang dinilai menjawab kerinduan umat.

Pantauan sehari sebelum pencoblosan ini dilakukan untuk memastikan sampah pasca pilkada seperti surat suara dan APK dapat dikelolah secara baik. Sebab, masalah sampah menjadi persoalan serius yang harus menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan pantauan rakyatflores.com, Senator Muda Asal NTT itu memantau pendistribusian logistik di Kantor Camat Detusoko, Kabupaten Ende. Tiba di Kantor Camat, AWK diterima oleh Camat Detusoko Dus Santiasa.

Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya, Pj. Bupati Ende Gusty Ngasu, Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni M dan S.H., S.I.K., M.H, Dandim 1602/Ende Letkol Kav. I Nengah Pendi R., S.T, dan para asisten di lingkungan Setda Ende.

AWK menyampaikan, pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan sampah pasca pilkada seperti surat suara dan APK dikelolah secara baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menyampaikan, dalam UU tersebut mengatur tentang pengelolaan sampah secara komprehensif untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup melalui pengurangan dan penanganan sampah dari hulu ke hilir.

]]>