Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal I Putu Renata I Putra, SH kali ini beragendakan pembacaan jawaban termohon Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ende.

Dalam jawaban termohon yang dibacakan oleh Yuli Pratimi, SH, JPU membantah semua pendapat, dalil, tuntutan, serta segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonan praperadilan.

Menurutnya, penetapan tersangka YK sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku karena telah didahului dengan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Setelah minimal ada dua alat bukti yang sah terkumpul, baru ditentukan tersangkanya.

Oleh karena itu, terang Yuli Pratimi, penetapan tersangka YK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan KUHP dan peraturan pelaksana dibawahnya dengan fakta-fakta prosedur penyelidikan.

Karena telah sesuai dengan prosedur, pihaknya menilai dalil dari pemohon tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang memadai dan hanya asumsi dari pemohon.

]]> https://rakyatflores.com/hukum-kriminal/keberatan-ditetapkan-sebagai-tersangka-oleh-kejari-ende-ini-dua-alasan-yk-ajukan-praperadilan/ Wed, 12 Mar 2025 04:32:33 +0000 https://rakyatflores.com/?p=4632 RAKYATFLORES.COM | ENDE-Tersangka dugaan korupsi pengerjaan proyek normalisasi kali di Desa Lokalande, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende tahun 2016 berinisial YK mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangka kepada dirinya oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende beberapa waktu yang lalu.

Sedikitnya, ada dua alasan yang membuat tersangka YK mengajukan praperadilan. Melalui kuasa hukumnya, Fredy Maktaen menjelaskan, pengajuan proses hukum praperadilan dilakukan karena penyelidikan terhadap kasus yang menjerat kliennya itu dilakukan di dua institusi hukum yang berbeda yakni Polres Ende dan Kejari Ende.

Sebab, penyelidikan kasus tersebut pertama kali dilakukan oleh kepolisian di Polres Ende. Dalam perjalanan, pihak Kejaksaan Negeri Ende mengambil alih penyelidikan kasus tersebut.

“Ini kita tidak tau yah, sementara dalam proses penyelidikan tetapi Jaksa sudah ambil alih. Apakah ini menunjukan abuse of power oleh Kejaksaan. Ini kita akan ambil langkah hukum lain yang menurut kita ada kesewenang-wenangan penyidik kejaksaan,” tegasnya.

Langkah hukum lainya, terang Maktaen, pihaknya akan membawa kasus itu ke Komisi III DPR RI. Sebab, menurutnya, kesewenang-wenangan berlebihan  sudah nampak dilakukan oleh Kejari Ende dalam penyelidikan kasus tersebut.

Kedua, terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kliennya. Fredy mengatakan, tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut. Karena kerugian negara sudah dikembalikan oleh kliennya sebelum penyelidikan ditingkat Kejaksaan.

]]>