Gabriel pun mengharapkan agar penguatan tata kelola Gugus Tugas dan Penyediaan Balai Latihan Kerja perlu diprioritaskan oleh Pemerintah bersama seluruh jejaringan yang ada, sehingga dapat menjegah dari jebakan serta tipu daya kejahatan terorganisir yang hampir pasti setiap saat ada.
“Penguatan kapasitas multipihak dan penyediaan balai latihan kerja, dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan itu (TPPO) terjadi. Oleh karena itu, komitmen setiap level pemerintahan, harus menjadi prioritas utama agar, misi memberangus kejahatan yang terkategori luar biasa itu bisa terwujud,” ungkapnya.
Sementara itu, Koordinator Pelaksana Koalisi, Greg Retas Daeng mengatakan, bersama BK DPR RI, kedepannya Koalisi mendorong untuk perlu dilakukan tiga kerja sama penting, yakni mendorong proses Legislasi yang partisipatif, kolaborasi riset untuk memperkuat basis data serta suplai informasi penting untuk pengambilan keputusan di level pemerintahan, dan pelibatan dalam proses diskusi serta seminar tematik sebagai kanal edukasi kepada publik.
“Guna memperkuat proses kolaborasi strategis yang kedepannya akan dibangun antar kedua lembaga ini. Saya kira penting untuk kedepannya, bersama dengan BK DPR RI, kita terlibat bersama untuk beberapa agenda seperti, inisiatif proses legislasi yang partisipatif, kolaborasi riset tematik, dan kampanye anti kejahatan terorganisir melalui forum FGD ataupun seminar,” terang Greg.
Greg yang berlatar belakang advokat HAM itu, mengharapkan agar kedepannya perlu diperhatikan secara serius soal penyelesaian konflik kewenangan berbagai lembaga negara, yang menjadi aktor kunci dalam penanganan kejahatan-kejahatan terorganisir.
“Konflik kewenangan antar lembaga negara, seperti halnya dalam kasus ABK, yang terjadi antara Kemenaker, Kemenhub, dan Kemenlu dapat menghambat proses-proses penindakan terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penguatan serta penegasan distribusi kewenangan dalam regulasi yang ada, sangatlah penting untuk mencegah tumpang tindih otoritas yang berkepanjangan,” terang Greg.
