Merespons persoalan yang disampaikan Dipo, pihak BPH Migas menjelaskan bahwa penerbitan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi bagi nelayan harus melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebelum diproses melalui sistem X-Star BPH Migas.
BPH Migas juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan KKP untuk menyinkronkan data nelayan yang telah diverifikasi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penerbitan surat rekomendasi sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Dipo menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Namun, ia menekankan bahwa sinkronisasi data harus diikuti dengan penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan agar nelayan tidak terus menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh haknya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan distribusi untuk memastikan solar bersubsidi benar-benar tersedia dan dapat diakses oleh nelayan yang memenuhi persyaratan.
“Yang dibutuhkan nelayan adalah kepastian. Ketika persyaratan sudah dipenuhi, mereka harus bisa memperoleh rekomendasi dan mengakses solar bersubsidi tanpa proses yang berlarut-larut,” tutup Dipo.
