Politisi Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini menyampaikan bahwa pengurusan perizinan harusnya mendekat ke nelayan bukannya menjauh. Pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan tersebut harusnya menjemput bola ke masyarakat.
“Bapa mama, jika saya jadi gubernur nanti, saya akan bangun kantor perizinan di Maumere sini. Kenapa? Karena di Maumere ini potensi kelautan dan perikanannya ini besar sekali, kalau harus urus perizinan sampai ke Kupang tentu ribet, apalagi tiket pesawat mahal, kalau ke Larantuka butuh waktu 3 jam,” tegas Ansy Lema.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu menjelaskan, selain mendirikan kantor perizinan di Maumere, Ansy-Jane juga akan menugaskan aparat pemerintah untuk turun secara berkala ke masyarakat. Petugas perizinan akan membantu nelayan untuk mengisi data hingga proses-proses selanjutnya selesai.
Hal tersebut untuk membantu para nelayan yang tidak terbiasa menggunakan peralatan elektronik seperti komputer dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang berpotensi menghambat proses kepengurusan perizinan bagi para nelayan.
“Ke depan kita akan kirim secara berkala aparat pemerintah untuk menjemput bola di masyarakat, bantu nelayan kita untuk isi data dan sebagainya. Karena perizinan ini adalah kewenangan pemerintah provinsi, maka pemerintah provinsi harus pakai sistem jemput bola ke masyarakat,” tandas pria kelahiran Kota Kupang tersebut.
Politisi yang pernah duduk di Komisi IV DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya telah terbiasa mengurusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan di NTT. Pasalnya, Komisi IV DPR RI membidangi sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup dan lingkungan hidup.
