Para perwakilan demonstran diajak berdialog di ruang rapat gabungan komisi. Seusai pertemuan, pimpinan dan anggota DPRD menemui massa aksi di luar gedung.
Ketua DPRD Ende, Ferry Taso, menyampaikan apresiasi kepada para demonstran yang telah datang menyampaikan aspirasi. Ia menyatakan bahwa DPRD memiliki sikap yang sejalan dengan AMPLH dan telah sejak lama menantikan adanya dialog semacam ini.
“Sikap DPRD sejalan dengan teman-teman aliansi. Sudah sejak lama kami merindukan forum seperti ini, agar kita tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ferry juga menambahkan bahwa DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas proyek geotermal tersebut. Pansus telah menyerahkan hasil kerja mereka kepada perwakilan aliansi sebagai bagian dari transparansi dan tanggung jawab bersama.
Sebagai informasi, dalam pernyataan sikap resmi AMPLH Kevikepan Ende yang ditandatangani sejumlah tokoh, di antaranya Vikep Ende RD Frederikus B. Wea Dopo, RP. Markus Tulu dan Piet Djata dari KKP-PMP Kevikepan Ende, Ketua AMAN Flores Tengah Kristoforus Ata Kita, serta Ketua PMKRI Ende Marselinus Erlan Le’u menolak secara tegas pengembangan geotermal di wilayah Kombandaru, Jopu, Detusoko, dan Lesugolo. Mereka juga mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut penetapan Pulau Flores sebagai pulau geotermal.
