“Dana transfer yang turun terutama berasal dari DAU spesific grant bidang pekerjaan umum sebesar Rp 34,20 miliar, serta DAK Fisik bidang jalan sebesar Rp 64,29 miliar. Pemotongan ini adalah dampak langsung dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” tegas Bene Lagho yang juga sekretaris fraksi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh melihat efisiensi sebagai masalah, melainkan sebagai pemicu lahirnya kebijakan baru yang mampu membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.
“Ngada adalah salah satu kabupaten yang 97 persen belanjanya bergantung pada dana transfer pusat. PAD kita baru bisa menyumbang 3 persen. Maka pemerintah harus kreatif mencari sumber PAD baru,” ujarnya.
Guru Bene, sapaan akrabnya, menegaskan belanja daerah harus diarahkan pada kegiatan produktif, bukan konsumtif atau seremonial. Fraksi Amanat-Demokrat bahkan memprediksi kebijakan efisiensi ini akan berlanjut hingga 2026 dan tahun-tahun mendatang.
“Ini seharusnya menggugah perangkat daerah agar belanja diarahkan pada peningkatan PAD. Otonomi daerah memberi ruang kemandirian fiskal, sehingga pemerintah wajib kreatif membiayai visi, misi, dan janji kampanye lewat PAD yang kuat,” jelasnya.
