Menurutnya, keberadaan TP2D harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, setiap kegiatan pemantauan dan evaluasi harus didukung data, indikator yang terukur, serta temuan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Megi menegaskan, DPRD membutuhkan bukti konkret mengenai berbagai persoalan yang ditemukan TP2D, termasuk rekomendasi yang telah disampaikan kepada OPD dan sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti. Informasi tersebut penting agar DPRD dapat menilai efektivitas keberadaan tim bentukan kepala daerah itu.
Selain mempertanyakan kinerja, Megi juga meminta TP2D menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim. Dokumen tersebut diperlukan DPRD untuk mengetahui landasan hukum, struktur, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab TP2D.
Terkait honorarium, Megi menyatakan DPRD pada prinsipnya membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan peningkatan honorarium anggota TP2D. Namun, hal itu harus sejalan dengan capaian dan manfaat kerja yang benar-benar dapat dibuktikan.
