“DPRD pada prinsipnya mendukung keberadaan TP2D. Namun, dukungan tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja yang jelas dan dapat diukur,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua TP2D Kabupaten Ende, drg. Elia Dewi, menjelaskan bahwa pembentukan tim tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2025 yang kemudian diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026.
Elia menerangkan, TP2D memiliki tugas melakukan pemantauan, evaluasi, koordinasi, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Namun, tim tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran langsung kepada OPD.
“TP2D memiliki tugas melakukan pemantauan, evaluasi, koordinasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Namun, kami tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran langsung kepada OPD. Rekomendasi yang kami sampaikan perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya,” jelas Elia.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota TP2D turut memaparkan berbagai hasil kerja yang telah dilakukan, mulai dari kegiatan pemantauan, evaluasi, koordinasi hingga penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah.
