Sebagai anggota Komisi XII DPR RI, Dipo mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap penyebab tenggelamnya kapal serta menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Ia menegaskan, penyelidikan harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo pada 26 Desember, kondisi cuaca berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), hingga kelayakan teknis kapal wisata tersebut.
“Pemeriksaan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial agar semuanya terungkap secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Labuan Bajo adalah destinasi wisata internasional yang seharusnya memiliki standar keselamatan tinggi,” tegasnya.
Selain itu, Dipo juga meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kapal wisata yang beroperasi di Labuan Bajo guna memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran.
