JAKARTA, RAKYATFLORES.COM-Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya bergantung pada peran regulator, tetapi juga pada kesiapan badan usaha penugasan dalam memastikan penyaluran berjalan merata hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu disampaikan Dipo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, serta Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Selasa (27/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Dipo menyoroti realisasi penyaluran BBM tahun 2025 yang mencatat capaian Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar 97,47 persen dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 89,86 persen, dengan klaim penghematan subsidi mencapai Rp 4,98 triliun. Namun, ia mencatat adanya selisih realisasi JBKP sekitar 3,16 juta kiloliter dari kuota yang telah ditetapkan.
