Transparansi dan Reformasi Pajak Daerah
Jika memang masalahnya adalah rendahnya capaian pajak daerah, pertanyaan besarnya adalah: di mana titik lemah sistem perpajakan Ende? Apakah karena tidak adanya basis data WP yang memadai? Apakah karena lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha? Ataukah karena sistem digitalisasi dan pelaporan yang tidak optimal?
Kebijakan yang menyasar ASN hanyalah puncak gunung es dari persoalan fiskal yang lebih dalam. Reformasi perpajakan daerah harus dimulai dari bawah: pendataan ulang potensi pajak, digitalisasi sistem, pelatihan aparatur perpajakan, dan keterbukaan informasi fiskal. ASN bisa dilibatkan dalam proses edukasi dan sosialisasi, tetapi tidak boleh dijadikan sasaran tekanan atau pembatasan hak administratif.
Yang tidak kalah penting adalah membangun kepercayaan publik terhadap sistem fiskal daerah. Ketika ASN sendiri meragukan keadilan sistem pajak yang diberlakukan kepada mereka, bagaimana mungkin masyarakat umum mau tertib dan patuh?
Saatnya Ubah Pendekatan
