“TPDI-NTT juga sependapat dengan pandangan Ombudsman RI Perwakilan NTT yang menyebutkan bahwa rasionalisasi tunjangan DPRD NTT berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp. 20 miliar hingga Rp.25 miliar per tahun,” ungkapnya.
Selain itu, kata Meridian, dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD NTT yang mencapai sekitar Rp. 41,4 miliar per tahun, ditambah dana reses dan pos anggaran lainnya, dinilai bisa dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak.
TPDI-NTT menilai wacana efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah daerah dan DPRD NTT seharusnya diwujudkan melalui langkah nyata.
“Jadi penghematan dari berbagai tunjangan pejabat dinilai dapat menjadi sumber dana tambahan untuk mempertahankan keberlanjutan pekerjaan ribuan PPPK sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik di NTT,” tegasnya.
Ia menambahkan, usulan tersebut juga sejalan dengan sejumlah anggota DPRD NTT menyatakan penolakan terhadap rencana merumahkan 9.000 PPPK tersebut. Mereka menilai kebijakan itu dapat berdampak besar terhadap kehidupan ribuan keluarga di NTT.
