ENDE, RAKYATFLORES.COM-Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk merumahkan sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu polemik. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI-NTT), Meridian Dewanta, SH, menyarankan agar pemerintah daerah dan DPRD NTT mencari solusi alternatif, salah satunya dengan memangkas dana reses serta berbagai tunjangan anggota DPRD.
Koordinator TPDI-NTT, Meridian Dewanta, SH mendukung upaya mencari solusi yang tidak merugikan PPPK. Namun ia menilai DPRD NTT juga perlu menunjukkan komitmen dengan bersedia mengurangi berbagai fasilitas anggotanya.
Menurutnya, DPRD NTT dapat mempertimbangkan pengalihan atau pemangkasan dana reses, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, serta berbagai tunjangan lain yang nilainya cukup besar.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk solidaritas terhadap kondisi fiskal daerah, mengingat NTT masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
