Setiap aspek diperiksa untuk memastikan tidak ada praktik gratifikasi, komisi tersembunyi, atau pemberian fasilitas mewah yang melanggar prinsip “No Gift” dan “No Luxury Hospitality.”
Selain itu, keamanan dan akses di area kritikal bandara seperti airside dan landside juga menjadi perhatian utama karena berpotensi membuka celah bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.
“Bandara adalah wajah pertama sebuah negara. Jika bandara bebas dari suap dan korupsi, maka citra pelayanan publik Indonesia akan semakin dipercaya oleh dunia internasional,” tegas Dr. Karolus.
Lebih lanjut, Dr. Karolus menegaskan bahwa penerapan SNI ISO 37001:2016 di lingkungan BUMN bukan sekadar kewajiban moral, melainkan bagian dari mandat strategis untuk mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018.
“Sistem yang bersih akan meningkatkan kepercayaan investor, menurunkan biaya ekonomi tinggi akibat korupsi, serta mendorong persaingan sehat di sektor pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
