3. Mendesak dan menuntut Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, untuk menghentikan segala bentuk politisasi maupun penggiringan kasus kekerasan seksual anak ke ranah investigasi internal birokrasi, serta meminta Kementerian Dalam Negeri dan lembaga etik terkait mengevaluasi pelanggaran sumpah jabatan dan etika pejabat publik dalam penanganan perkara ini.
4. Mendesak Gubernur NTT memastikan proses penonaktifan sementara YAK dikawal secara transparan hingga berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai peraturan disiplin kepegawaian, serta memastikan tidak ada satu pun pejabat Pemprov NTT yang mengintervensi proses penyidikan kepolisian.
5. Mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta UPTD PPA Provinsi NTT untuk segera turun tangan memberikan perlindungan fisik darurat di rumah aman (safe house), pendampingan hukum gratis, serta pemulihan trauma psikologis secara intensif bagi anak korban dan keluarganya.
