JAKARTA, RAKYATFLORES.COM-Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mengecam keras penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap siswi magang berusia 16 tahun di lingkungan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyeret pejabat eselon II berinisial YAK selaku Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTT. Hingga saat ini, perkara pidana serius yang menyasar anak di bawah umur tersebut belum juga memiliki Laporan Polisi (LP), baik Laporan Polisi Model A maupun Model B, sementara korban dilaporkan mengalami intimidasi langsung dari pihak terlapor.
Direktur Advokasi PADMA Indonesia, Greg Retas Daeng, S.H., M.H., menyoroti sikap Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, yang dinilai keliru dalam menyikapi laporan awal terkait kasus tersebut. Alih-alih segera memfasilitasi pelaporan pidana ke pihak kepolisian, Wakil Gubernur NTT justru mendorong penyelesaian melalui jalur investigasi internal di lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebuah langkah yang kemudian diperkuat melalui rekaman suara (voice note) Gubernur NTT yang beredar di ruang publik.
