RAKYATFLORES.COM | JAKARTA – Sejumlah pemuda yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi terbatas (focus group discussion atau FGD) di Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Pembahasan FGD kemudian mengerucut pada harapan kaum milenial terhadap calon pemimpin dan wakil rakyat NTT.
Acara yang diinisiasi oleh sejumlah anak muda lintas-batas ini menghadirkan Ketua KPPOD Armand Suparman, Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman, Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UKI F.X. Gian Tue Mali, praktisi media dan komunikasi Dewi Leba, jurnalis Anna Maria, jurnalis Aryanto Seran, jurnalis dan penyair Fritz Embu, pemikir politik Edu Lumanto, praktisi industri Viany Rada, praktisi lingkungan hidup dan pemberdayaan Masyarakat Rully Dei, politisi muda Marthen Kilok dan penulis esai Agustinus Tetiro.
Armand Suparman mengatakan, peran ruang publik di NTT selama tahun politik 2024 ini harus dioptimalkan, karena selama ini gerakan dan seruan civil societies belum banyak terdengar. Hal itu bisa saja disebabkan oleh terlalu dominannya relasi kuasa antara eksekutif dan legislatif yang tidak pernah memperhitungkan keberadaannya kelompok-kelompok di ruang publik.
“Pada satu sisi, kita membutuhkan kesadaran kelompok-kelompok kritis dan kreatif di ruang publik. Di sisi lain yang juga amat penting adalah kita memilih pemimpin daerah yang benar pada Pilkada nanti untuk mengembalikan NTT pada jalur pembangunan berlandaskan otonomi dan desentralisasi,” jelas Armand.
Armand mengungkapkan, NTT memiliki semua catatan pada empat (4) matra desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, desentralisasi ekonomi yang masih menyisahkan pekerjaan rumah (PR) untuk mengoptimalkan peran swasta dan UMKM. Kedua, desentralisasi fiskal yang perlu dirapikan dari sisi penerimaan daerah. Ketiga, desentralisasi politik dengan memprioritaskan kelompok-kelompok rentan dan kehendak untuk tidak mengakali e-budgeting melalui lobi-lobi di luar sistem. Keempat, desentralisasi administrasi.
Armand berharap, pemimpin NTT bisa tampil layaknya Superman yang menomorsatukan pelyanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penguatan daya saing daerah. “Untuk konteks NTT, kepemimpinan politik yang bisa menghubungkan pusat dan daerah menjadi keharusan,” tanda Armand.
