Jika sekolah, dapur umum, dan penyelenggara MBG diwajibkan membeli langsung dari petani lokal, maka setiap rupiah anggaran negara akan berputar di desa. Petani akan punya kepastian pasar, harga akan lebih stabil, dan masyarakat desa ikut menikmati efek ekonomi program tersebut. Dengan kata lain, MBG bisa menjadi program gizi sekaligus kebijakan ekonomi rakyat.
Sayangnya, arah kebijakan hari ini belum sepenuhnya ke sana. Pola distribusi pangan untuk MBG di beberapa daerah mulai dikuasai oleh penyedia besar. Akibatnya, petani tetap menjadi penonton di ladang sendiri. Pemerintah daerah pun kehilangan momentum untuk menjadikan program ini sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Oleh karenanya Pemerintah Daerah harusnya memiliki intervensi terhadap rantai pasok bahan makan lokal yang mengutamakan petani lokal. Intervensi ini harus diatur lebih terstruktur sehingga bisa menjadi dorongan dan pegangan kepada petani lokal untuk berinvestasi pada sumber-sumber modal yang ada di daerah. Sehingga ini bisa menghidupkan seluruh sektor yang ada di daerah.
