Pertama, pemerintah Ende secara transparan telah memaparkan berbagai program yang dijalankan sepanjang tahun 2026. Dari daftar pekerjaan yang dilakukan masyarakat bisa menilai apakah seluruh pekerjaan itu sudah sesuai visi dan misi pemerintah atau belum. Sebaliknya, sepanjang tahun 2025 ini masyarakat sama sekali tidak melihat kinerja dari DPRD terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ende kecuali perda wajib pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD), dan interpelasi yang gagal total. Kita berharap DPRD memberikan daftar panjang pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
Kedua, kita setuju pembangunan dan perbaikan Pasar Potulando, Mbongawani dan Wolowona yang sudah dibiarkan terlantar selama 20 tahun akhirnya mulai ditata dengan baik oleh pemerintahan sekarang. Ini menjadi hal yang paling dirasakan oleh masyarakat kecil dan pelaku ekonomi. Tidak hanya itu, pembangunan jembatan Aeteka dan ruas jalan Boanawa itu sangat dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan disana. Perbaikan gedung Dekranasda juga yang tidak terurus selama ini akhirnya kembali diperbaiki untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kita tidak bisa menampik hal tersebut.
