“Sebagai mantan Kapolda NTT yang berlatar belakang pendidikan hukum, Saudara Joni Asadoma seharusnya paham betul bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah delik murni yang wajib diproses secara hukum pidana di kepolisian, bukan digiring ke meja investigasi internal administrasi birokrasi. Mendorong penyelesaian lewat tim internal pemprov hanya mengaburkan substansi kejahatan dan bertentangan dengan semangat penegakan hukum,” tegas Greg Retas Daeng di Kupang, Jumat (20/11/2026).
Greg menilai manuver dan pernyataan yang berkembang di lingkaran pimpinan daerah tersebut menunjukkan kecenderungan mempolitisasi kejahatan seksual yang yang menimpa anak korban.
“Kami sangat menyayangkan sikap Joni Asadoma yang terkesan mempolitisasi kasus kekerasan seksual ini demi pencitraan birokrasi. Cara-cara seperti ini jelas mencederai sumpah jabatan, melanggar etika pejabat publik, serta mengkhianati marwah seorang mantan penegak hukum yang seharusnya berdiri di garda terdepan membela korban,” ujarnya.
