Oleh Sebab itu, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kami dari PADMA Indonesia menyampaikan lima tuntutan demi penuntasan kasus ini dan demi keadilan bagi korban:
1. Mendesak Kapolda NTT dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) untuk segera menerbitkan Laporan Polisi Model A tanpa menunggu aduan pihak korban yang tengah berada di bawah tekanan, segera memeriksa terlapor YAK, serta menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak.
2. Mendesak Kepolisian Daerah NTT segera menangkap dan memproses hukum pihak-pihak dari kubu YAK yang mendatangi rumah korban pada 19 November 2026 untuk melakukan intimidasi serta pemaksaan penandatanganan surat pernyataan palsu, karena tindakan tersebut merupakan bentuk penghalangan proses hukum (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU TPKS.
