Oleh karena itu, pilihan Bupati Ende untuk tidak melakukan perubahan APBD 2025 dapat dipahami dalam konteks kehati-hatian fiskal, namun tetap perlu disertai rencana pemulihan dan strategi penyehatan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus menjelaskan kepada publik bagaimana langkah konkret menekan defisit, membayar utang pihak ketiga, dan menjamin keberlanjutan program prioritas masyarakat.
Kita berharap pemerintah dan DPRD Ende dapat menjadikan situasi ini sebagai pelajaran untuk memperkuat disiplin anggaran dan meningkatkan transparansi. Masyarakat pun perlu terus memantau agar keputusan fiskal seperti ini tidak mengorbankan kepentingan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
