ENDE, RAKYATFLORES.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende resmi menggunakan hak interpelasi terkait Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengubah Perbup Nomor 126 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Ende Tahun 2025. Penggunaan hak tersebut diambil karena DPRD menduga adanya perubahan struktur APBD yang dilakukan secara sepihak oleh Bupati Yosef Badeoda.
Keseriusan DPRD ditandai melalui rapat paripurna khusus penggunaan hak interpelasi yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Flavianus Waro, S.Psi, dan merupakan tindak lanjut dari agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang menetapkan usulan interpelasi melalui Keputusan Banmus Nomor 11/BAMUS/DPRD/2025.
Sebanyak 17 anggota DPRD hadir mewakili lima fraksi: NasDem (3 anggota), PSI (4 anggota), Golkar (4 anggota), PKB (3 anggota), dan Fraksi Gabungan (3 anggota). Sementara tiga fraksi lainnya PDIP, Demokrat, dan Hanura memilih abstain.
Wakil Ketua I DPRD Ende, Agustinus Wadhi saat membacakan hasil rapat paripurna tersebut, menyampaikan bahwa Perbup Nomor 10 Tahun 2025 telah mengubah struktur APBD secara sepihak, termasuk penggunaan dana SILPA. DPRD menilai perubahan ini cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
