Penggusuran yang disertai dengan penghancuran lapak dagang papalele (demolition) sudah pasti menimbulkan terhambatnya roda ekonomi rumah tangga. Lebih spesifik pendidikan anak-anak dan terhambat, atau mungkin tidak dapat melanjutkan sekolahnya.
Kita belajar dari kasus-kasus penggusuran di lain tempat, di Jakarta misalnya sejak zaman Foke, Jokowi lalu Ahok menjadi gubernur di Ibukota, anak-anak dan perempuan menempati posisi puncak sebagai korban yang paling menderita dari akibat tersebut. Mereka tidak saja kehilangan akses ke sekolah karena ketiadaan penghasilan orangtuanya, tetapi juga dirundung (bullying) oleh teman-temannya.
Saya membayangkan anak-anak papalele itu harus menanggung akibat yang sama. Mereka mungkin tidak lagi bersekolah karena orangtuanya berhenti berjualan. Mereka juga mungkin di-bully oleh teman-temannya karena ikut unjukrasa beberapa waktu lalu membela nasib mereka dan nasib orang tua mereka.
Anak-anak, dalam banyak kasus penggusuran, menanggung trauma psikologis: putus sekolah, bahkan stigma sosial. Mereka melihat langsung kekerasan simbolik negara: sepatu boneng aparat Pol PP tampil ganas dan garang seolah-olah mau menghadapi kompeni, teriakan, mungkin juga caci-makian, hingga pembongkaran.
