“Saya mendapat informasi dari daerah pemilihan saya ada ribuan nelayan di Sikka mengeluhkan keterbatasan stok solar dan rumitnya persyaratan administrasi untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Dari ribuan nelayan tersebut, tercatat baru 148 kapal nelayan yang memiliki surat rekomendasi,” ujar Dipo.
Menurut Dipo, persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian karena solar merupakan kebutuhan utama nelayan dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Kesulitan memperoleh BBM bersubsidi berpotensi meningkatkan biaya operasional, menghambat aktivitas melaut, serta mengurangi pendapatan nelayan, khususnya nelayan kecil.
Karena itu, Dipo mendorong BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menyederhanakan prosedur penerbitan surat rekomendasi sekaligus memastikan ketersediaan solar bersubsidi di wilayah pesisir dan kepulauan.
“Jangan sampai subsidi BBM yang seharusnya melindungi nelayan kecil justru sulit mereka akses akibat hambatan administrasi dan distribusi. Nelayan membutuhkan kepastian pasokan solar agar dapat melaut dan mencari nafkah,” tegasnya.













