Menurut LaNyalla, narasi itu sengaja disampaikan tidak utuh. Padahal jika mengikuti secara utuh bagaimana hasil keputusan Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023 lalu, justru adalah upaya memperkuat posisi DPD RI sehingga bisa menjadi pembentuk Undang-Undang yang sama dengan DPR RI.
Karena penguatan melalui jalur Konstitusi ini adalah dengan cara Kembali ke UUD 1945 naskah asli, kemudian dilakukan Amandemen dengan Teknik Adendum. Dimana salah satunya adalah memastikan DPD RI, yang diisi oleh peserta Pemilu Legislatif dari jalur perseorangan memiliki kewenangan pembentukan Undang-Undang secara utuh, seperti halnya DPR RI yang diisi oleh peserta Pemilu Legislatif dari jalur Partai Politik.
“Sehingga produk Undang-Undang, yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya menjadi kewenangan Legislator dari unsur Partai Politik saja. Tetapi juga dibahas secara utuh
bersama dengan Legislator dari unsur perwakilan daerah, yaitu anggota DPD RI,” tuturnya.
Wakil Ketua DPD RI yang juga menjadi bagian dari paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029, Nono Sampono menambahkan bahwa ia dan pimpinan lainnya berkomitmen membawa DPD RI ke arah yang lebih baik lagi. Nono mengaku mengenal dengan baik figur rekan-rekannya di paket pimpinan DPD RI.
“Beliau-beliau ini adalah pribadi yang memiliki pengalaman dan track record yang luar biasa, serta idealisme yang tinggi. Idealisme ini yang membuat kami tetap kompak dan solid. Kami siap mengabdikan diri untuk bangsa dan negara,” ujar Nono.
Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mengapresiasi langkah para anggota DPD RI yang memilih mendeklarasikan paket pimpinan mereka pada periode 2024-2029 mendatang. Menurutnya, deklarasi paket pimpinan ini merupakan langkah baru dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, khususnya yang terjadi di internal Lembaga Tinggi Negara.
