Ansy menjelaskan, salah satu isu penting terkait perempuan adalah kesejahteraan Ibu dan Anak. Hal ini menjadi variabel determinan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kondisi terpenuhi hak dan kebutuhan dasar Ibu dan Anak (terkait ekonomi, fisik, psikis, sosial) menjadi prakondisi yang akan dijamin Pemprov jika mau mengangkat kesejahteraan NTT lima tahun mendatang.
“Untuk itu, saya akan mulai dari terobosan di tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengganggaran, kebijakan, kelembagaan dan pelayanan publik yang menjamin keterlibatan bermakna Ibu dan Anak,” paparnya.
Pada dimensi perencanaan, Ansy mengaku sudah siap dengan sistem perencanaan inklusif di mana kelompok Ibu dan Anak bisa terlibat secara intensif, mulai dari Musrembang paling bawah sampai ke provinsi.
Dalam tingkat desa namanya Musyawarah Khusus (Muskus). Muskus memastikan “partisipasi bermakna” para perempuan dari tingkat desa, termasuk di dalamnya kewajiban Pemprov untuk memberikan respons ke masyarakat, terutama ibu dan anak, atas setiap masukan yang diberikan dalam Muskus.
“Memperkuat sistem ini, pada sisi kebijakan, saya menyiapkan kebijakan afirmatif, Peraturan Gubernur (Pergub), yang memastikan hak ibu dan anak terpenuhi, baik pada perencanaan, dukungan anggaran dan pelayanan publik,” ujarnya.
Pengamat politik Universitas Nusa Cendana Diana Tahun menilai, kepedulian Ansy terhadap perempuan terekam nyata dalam perhatian dan sikap politiknya. Ansy tidak hanya memperhatikan kesejahteraan tetapi mengedepankan kesetaraan partisipasi politik perempuan.
