“Nelayan di Maumere, Kabupaten Sikka, harus pergi ratusan kilometer ke Larantuka, Kabupaten Flores Timur, untuk mengurus izin. Ini adalah PR pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik,” ungkapnya.
Ansy berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi serta menjalin koordinasi dengan kepala daerah. Masyarakat harus dlibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ia menekankan pentingnya mendengar suara akar rumput.
“Prinsip pembangunan yang pertama adalah People-Centered Development. Peran partisipatoris masyarakat harus didengar. Demokrasi itu kuncinya adalah pelibatan partisipatoris masyarakat. Petani, peternak, dan nelayan harus didengarkan aspirasi dan keluhannya,” ungkap Ansy Lema
Mantan dosen tersebut menekankan perlunya sinergi dalam mengelola tata kelola birokrasi perizinan dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu yang terpadu, murah, cepat, dan berorientasi melayani.
“Saya berkomitmen untuk mendorong penyempurnaan tata kelola birokrasi perizinan di NTT. Pemimpin harus turun bereskan, apalagi ini kewenangan provinsi, jadi Gubernur harus pegang kendali untuk selesaikan perizinan ini, yang muaranya demi kesejahteraan dan keselamatan nelayan NTT,” tegasnya.
