Pertama, birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan konflik kepentingan. Kedua, birokrasi yang transparan, terbuka, dan mudah diakses publik. Ketiga, birokrasi yang akuntabel. Keempat, birokrasi yang profesional.
“Saya telah menjalankan semua spirit ini ketika menjadi Anggota DPR RI. Saya setiap enam bulan memberikan laporan kinerja sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat NTT. Saya juga tidak pernah sekalipun menerima uang yang tidak ada potongan pajaknya,” pungkas Ansy Lema.
Hanya dengan kepemimpinan dan birokasi yang bersih, Mantan Juru Bicara Ahok ini mengakui, akan muncul kepercayaan publik dari masyarakat. Melalui kepercayaan publik, investor akan masuk dan menghadirkan lapangan kerja kepada masyarakat.
“Jika pemimpin bersih, maka birokrasi tidak berani tidak bersih. Dan pelayanan yang prima dan berkualitas akan melahirkan sesuatu yang sangat mahal, yaitu trust publik. Trust publik akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan juga dunia usaha,” jelasnya.
Di samping itu, Jane menambahkan bahwa pengelolaan birokrasi harus menggunakan kultur perusahaan. Dalam perusahaan, customer atau pelanggan adalah raja. Kultur ini yang harus diadaptasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pelanggan pemerintah.
Dengan begitu, politisi berlatar belakang pengusaha ini mengakui, dalam birokrasi harus ada good government governance. Sama halnya dengan perusahaan yang memiliki good corporate governance.
