Sementara itu, Plt. Kepala BKAD Ende Filomena Ire mengakui pihaknya telah menerima usulan pencarian dari Dinas PMD Ende untuk 44 desa pada tanggal 22 Mei 2024. Namun pada saat yang bersamaan ada pemulihan aplikasi SIPD RI dari Kemendagri.
Pemulihan aplikasi SIPD tersebut dilakukan sampai dengan bulan akhir bulan Mei sehingga pihaknya baru bisa menginput dokumen tersebut. Namun pada tanggal 3 Juni 2024 ada revisi anggaran dan Dinas PMD termasuk dalam OPD yang melakukan revisi anggaran.
“Pada saat revisi anggaran, tahap penata usaha kami tidak bisa buka SIPD karena secara otomatis sudah closing, sehingga sampai dengan saat ini penggunaan aplikasi masih ada ditangan kemendagri,” ungkapnya.
Filomena menyampaikan, pihaknya sudah diizinkan oleh Kemendagri untuk melakukan penginputan bagi 44 desa yang sudah menyelesaikan dokumen wajib. Sementara untuk 221 desa yang belum, sampai saat ini pihaknya belum menerima pengajuan dari Dinas PMD.
“Jadi penginputan hari ini hanya bagi 44 desa. Karena proses penginputan tidak lama, kami janji SP2D bagi 44 desa kami keluarkan,” ujarnya.
Diberitakan rakyatflores.com sebelumnya, sejumlah kepala desa mendatangi Kantor DPRD Ende, Jumat 21 Juni 2024. Kedatangan para kepala desa ini karena gaji mereka belum dibayar selama enam bulan terhitung sejak Januari hingga Juni 2024.
