Ia menilai Papua memiliki kekhasan sosial, budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan pembangunan berbeda. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dijalankan semata-mata dengan logika administratif dan ekonomi, melainkan harus berangkat dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.
Dalam konteks tersebut, Cheroline menegaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu dimaknai secara lebih substansial. Keberagaman suku, budaya, dan identitas di Papua, kata dia, bukan hambatan bagi persatuan nasional, melainkan kekayaan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
“Papua memiliki kekhasan tersendiri, baik dari sisi sosial, budaya, maupun geografis. Karena itu, pendekatan pembangunan tidak bisa diseragamkan, tetapi harus berangkat dari realitas lokal yang lebih kompleks,” papar Cheroline.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta perwakilan masyarakat sipil. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan terkait implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kebijakan negara.
