Scroll untuk baca artikel
ads

Tujuh Kabupaten di NTT Jadi Lokus KKN Bagi 181 Mahasiswa STPM St. Ursula Ende

×

Tujuh Kabupaten di NTT Jadi Lokus KKN Bagi 181 Mahasiswa STPM St. Ursula Ende

Sebarkan artikel ini
Reporter: Tommy M. Nulangi |  Editor: Redaksi
1000819211

RAKYATFLORES.COM | ENDE-Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) St. Ursula Ende menerjunkan sebanyak 181 mahasiswanya untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tujuh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuh Kabupaten yang menjadi lokus KKN kampus kuning tersebut yakni Sumba Timur, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, Flores Timur, dan Lembata.

Ratusan mahasiswa ini akan melaksanakan kegiatan KKN selama satu bulan lebih mulai dari tanggal 17 Juli-24 Agustus 2024. KKN tahun 2024 ini mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Desa dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Aplikasi”.

Advertising
ads
Advertising

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STPM St. Ursula Richard Toulwala mengatakan bahwa, dalam kegiatan tersebut, pihaknya membawa sejumlah program kerja yang akan akan dilaksanakan di lokasi KKN. Program pertama yakni, menfasilitasi pelayanan administrasi desa berbasis aplikasi. Program kerja tersebut sebagai respon kampus terhadap perkembangan teknologi digitalisasi sehingga pelayanan publik tidak dilakukan secara manual tetapi melalui aplikasi sehingga proses pelayanan lebih cepat dan murah.

Baca Juga :   Gelombang Dukung Kepada Melki Laka Lena Terus Mengalir, Relawan Melki Nagekeo Gelar Deklarasi

“Jadi mahasiswa akan fasilitasi desa dengan mengumpulkan terlebih data base desa sebagai bahan untuk input di aplikasi,” ungkap Richard kepada rakyatflores.com melalui sambungan telepon dari Desa Mahal II, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Jumat 19 Juli 2024.

Program kedua, jelas Richard, para mahasiswa akan melaksanakan diskusi kampung yang menjadi ciri khas dari kampus tersebut. Para mahasiswa akan memfasilitasi masyarakat untuk menemukan persoalan yang mereka alami, kemudian membantu masyarakat untuk menemukan solusi secara mandiri.

“Outputnya dari diskusi kampung ini adalah rekomendasi kebijakan,” jelasnya.