KUPANG, RAKYATFLORES.COM-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memberhentikan sementara seorang pejabat eselon II berinisial YAK dari jabatannya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi NTT.
Keputusan tersebut diambil menyusul dugaan kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang menjalani program magang di lingkungan Biro Adpim Setda Provinsi NTT.
Pemberhentian sementara itu dilakukan setelah Gubernur NTT menerima rekomendasi dari tim pemeriksa yang dibentuk Pemerintah Provinsi NTT untuk mendalami kasus tersebut.
Kepada rakyatflores.com, Kamis (19/11/2026) malam, Melki Laka Lena menjelaskan bahwa dirinya telah menerima laporan hasil pemeriksaan awal dari tim yang bekerja sejak akhir pekan lalu.
Tim tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTT sebagai penanggung jawab, dengan Kepala Badan Kepegawaian sebagai ketua tim. Pemeriksaan juga melibatkan Kepala Inspektorat, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hukum serta sejumlah unsur terkait lainnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tim merekomendasikan langkah administratif berupa penonaktifan sementara YAK dari jabatannya guna memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan bebas dari potensi intervensi.
“Jadi malam hari ini saya sudah menandatangani penonaktifan sementara sebagai Kepala Biro Adpim Saudara YAK. Ini merupakan rekomendasi dari tim sebagai langkah administratif untuk memastikan hasil pemeriksaan berjalan dengan baik,” tegas Melki.
Ia mengatakan, YAK akan tetap dinonaktifkan sampai seluruh proses pemeriksaan selesai dan pemerintah provinsi menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.
Melki juga menyampaikan bahwa YAK dijadwalkan menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh tim pemeriksa pada Jumat (20/11/2026).
Selain proses pemeriksaan terhadap pihak terduga, Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi korban.
Melki memastikan pemerintah provinsi bersama kepolisian dan sejumlah pihak terkait telah berkoordinasi untuk memberikan pendampingan kepada korban, termasuk dukungan psikologis agar korban dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa tekanan.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap korban dan keluarganya menjadi perhatian penting selama proses penanganan kasus berlangsung.
Gubernur NTT juga mengimbau masyarakat agar tidak memberikan penilaian atau justifikasi terhadap korban maupun keluarganya sebelum seluruh proses pemeriksaan menghasilkan fakta yang sebenarnya.
Menurutnya, proses penanganan kasus ini tidak hanya berlangsung di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT, tetapi juga sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
Pemerintah provinsi, lanjut Melki, akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui mekanisme penegakan disiplin aparatur, kode etik pemerintahan, serta ketentuan lain yang berlaku.
“Kami ingin memastikan pemeriksaan berlangsung apa adanya sehingga menghasilkan keadilan yang sesungguhnya bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Melki menegaskan, dirinya akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut hingga seluruh proses pemeriksaan tuntas dan keputusan terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah dapat diambil sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.













