Menanggapi permasalahan ini, Ansy Lema menjelaskan kaum disabilitas adalah kelompok rentan yang tidak boleh mengalami diskriminasi. Harus ada keberpihakan dan perlindungan dari pemerintah agar penyandang disabilitas memperoleh perhatian yang layak, optimal, dan bermartabat dalam pelayanan publik.
Dalam konteks ini, JBI memiliki peran penting. JBI harus ada di instansi atau lembaga terkait pelayanan publik seperti rumah sakit dan kampus. Karena itu, mantan dosen ini menekankan perlu adanya pilot project atau proyek percontohan yang menjadi bentuk implementasi awal mengenai JBI.
“Harus ada pilot project di berbagai tempat. Misalnya Universitas Nusa Cendana (Undana). Kita bisa kerja sama dengan Undana sebagai pilot project. Lalu, kita juga bisa lakukan pilot project dengan rumah sakit negeri yang ada di Kota Kupang seperti RSUP dr. Ben Mboi. Ini harus bisa kita lakukan,” jelas Ansy Lema.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini mengaku, ketika dirinya nanti terpilih menjadi Gubernur NTT, dia akan mendorong adanya peraturan daerah (perda) yang memasukkan unsur JBI dan bisa diterapkan di seluruh kabupaten/kota. JBI harus ada dalam instasi atau lembaga terkait pelayanan publik. Kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai pihak akan ia upayakan.
Menurut Ansy, dalam lima program NTT Manyala yang ia usung, terdapat program NTT Pertiwi yang menyasar kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Pria yang berpasangan dengan Jane Natalia Suryanto ini menginginkan kelompok rentan mendapat perhatian khusus selama kepemimpinannya sebagai gubernur kelak.
“Terhadap kelompok rentan ini saya akan berjuang. Harus ada keberpihakan dan perlindungan. Saya memiliki visi misi besar bagi kaum perempuan, anak, dan disabilitas,” tutup pria dengan tagline “Manyala Kaka” ini.
