“NTT memiliki potensi yang luar biasa. Kuncinya adalah pada pemimpin. Jika pemimpin memiliki inovasi dan daya dobrak untuk cari uang dan bawa investor masuk ke NTT, NTT akan berdaya. Kita tidak bisa selalu menyorongkan tangan untuk bisa mendapat bantuan dari pusat,” terang Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini.
Lebih lanjut, dirinya mengakui bahwa faktor kunci agar investor bisa masuk ke NTT, baik NGO ataupun sektor swasta adalah adanya birokrasi yang bersih dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Investor tidak akan mau menanamkan modalnya di Tanah Flobamora apabila tata kelola pemerintahannya kotor dan banyak terjadi pungutan liar (pungli).
“Iklim investasi yang sehat dan kondusif adalah syarat investor mau taruh uangnya di sini. Saya dan Jane memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan tata kelola reformasi birokrasi yang bersih dari KKN dan konflik kepentingan,” pungkas Politisi Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini.
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang melihat bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat melalui dana transfer memang tidak bisa terelakkan karena NTT belum memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Hanya saja, realitas ini tidak harus membuat NTT menjadi fatalistik yang menyerah pada nasib. Namun, harus ada lompatan untuk memperbaikinya.
“Kondisi ini hanya dilakukan jika NTT memiliki pemimpin yang kaya ide, gagasan dan berfikir inovatif dan produktif. Bersamaan dengan proses pergantian kepemimpinan daerah melalui pilkada yang sedang berlangsung, maka atensi publik harus didorong untuk memilih pemimpin yang punya ide dan inovasi,” jelas Ahmad Atang.
Menurutnya, NTT akan keluar dari ketergantungan secara ekonomi jika memiliki pemimpin yang mampu mengelola sumber daya. Dalam konteks ini, kehadiran pemerintah pusat di daerah hanya bersifat insentif dan modal awal untuk mendorong pengembangan diri.
